Jawab Keluhan Warga soal Menu MBG, Jakson Sebut Bukan Cari Keuntungan tapi Berani Ambil Risiko 

Setelah dapur dibangun dan difasilitasi, pengelolaan teknis sepenuhnya berada di bawah struktur resmi dari BGN.

“Setelah selesai, turun SKK SPPG. BGN kirim kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga lain untuk memimpin dapur. Jadi bukan kami yang mengatur operasional dapur,” jelasnya.

Mitra, kata dia, hanya menunjuk supplier bahan baku yang dinilai layak dan berkualitas.

“Kalau ada yang kurang di dapur, kami tambahkan. Kami beli, kami ganti. Karena itu investasi kami,” tambahnya.

Jakson  membeberkan rincian anggaran yang selama ini beredar di masyarakat.

Untuk siswa PAUD hingga SD kelas 3, anggaran bahan makanan sebesar Rp8.000 per porsi. Sedangkan SD kelas 4 hingga SMP dan SMA sebesar Rp10.000.

“Di luar sana beredar Rp15.000. Jadi Rp5.000 ke mana? Rp3.000 itu untuk operasional,” jelasnya.

Operasional tersebut mencakup gaji relawan, gas, listrik, air, BBM dan kebutuhan pendukung lainnya.

“Sisanya Rp2.000 itu insentif untuk kami sebagai pemilik dapur. Itu hak kami,” tegasnya.

Menurutnya, insentif tersebut merupakan bentuk perhitungan negara agar pemilik dapur bisa mengembalikan modal investasi.

“Modal kami saja satu dua tahun belum tentu kembali,” katanya.

Terkait isu pembayaran saat dapur sempat dihentikan sementara (sporing), ia menjelaskan negara tetap membayar karena skema tersebut masuk dalam komponen sewa.

“Negara menyewa tempat kami. Kecuali kejadian luar biasa. Kalau hanya sporing sementara, itu tetap masuk sewa,” jelasnya.

Soal polemik penggunaan plastik dalam penyajian, Jakson menyebut hal itu terjadi karena keterbatasan bahan kemasan.

“Beberapa dapur tidak mendapatkan plastik pack, jadi digunakan plastik kiloan sebagai alternatif. Itu sudah disepakati kepala strategi,” jelasnya.