Jawab Keluhan Warga soal Menu MBG, Jakson Sebut Bukan Cari Keuntungan tapi Berani Ambil Risiko 

Ringkasan Berita:

• Mitra mengeluarkan modal pribadi hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur sebelum program berjalan, bukan dibayar di muka oleh negara.
• Dari total Rp15.000 per porsi, Rp8.000–Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 insentif pengembalian modal mitra.
• Dapur dipimpin ahli gizi dari BGN, sementara mitra bertanggung jawab atas fasilitas, supplier, dan pemenuhan standar harga pasar.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara soal berbagai isu yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan, Kalimantan Utara.

Mewakili SPPG Juata Kerikil, selaku mitra BGN, Ketua Yayasan HBK, Jakson menegaskan para mitra bukan mencari keuntungan semata, melainkan berani mengambil risiko besar demi menyukseskan program negara.

“Kami ini sebenarnya orang-orang nekat, Pak. Nekat karena kami berinvestasi besar untuk mendukung program negara,” tegas Jakson saat menyampaikan penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Tarakan, Selasa (3/3/2026).

SPPG Juata Kerikil saat ini menangani 9 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP hingga SLB. Tak hanya siswa, program ini juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui.

Baca juga: Breaking News, DPRD Tarakan Kembali Panggil SPPG Bahas soal MBG

“Total keseluruhan penerima manfaat yang kami layani ada 3.240 orang,” ungkap Jakson.

Angka tersebut, kata Jakson, bukan jumlah kecil. Di balik operasional setiap hari, ada proses panjang dan mekanisme ketat yang harus dilalui sebelum dapur bisa beroperasi.

Jakson menjelaskan, sebelum dapur bisa berjalan, pihaknya harus melalui berbagai tahapan verifikasi.

“Dari A sampai Z kami lalui. Banyak mekanisme yang harus kami hadapi sampai dapur bisa buka dan terverifikasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan dapur dilakukan lebih dulu dengan dana pribadi mitra.

“Membangun dapur itu kami berinvestasi sampai miliaran rupiah. Jadi bukan dibayar duluan baru membangun. Itu keliru,” tegasnya.

Baca juga: Tiga Dapur SPPG di Tarakan Dihentikan Sementara Salurkan MBG, Masih Dilakukan Evaluasi

Menurutnya, pembayaran dari negara baru dilakukan setelah dapur dinyatakan siap dan program berjalan (running), bukan di awal pembangunan.

Ia juga membantah isu yang menyebut mitra telah menerima pembayaran sebelum menjalankan program.

“Yang dibayar itu ketika sudah running, bukan sebelum membangun dapur,” jelasnya.

Terkait tudingan korupsi dan keuntungan besar, Jakson menilai hal itu tidak berdasar karena seluruh mekanisme telah diatur oleh BGN dan diawasi berbagai pihak.

“Kalau dibilang tidak ada wasit, itu salah. Banyak yang mengawasi. Ada BGN, ada BPK, ada pengawasan keuangan. Semua terlibat,” katanya.