Kinerja Pemprov Kaltara Positif, Catat Lompatan Pembangunan Sepanjang 2025

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mencatat capaian kinerja yang signifikan sepanjang tahun 2025.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menunjukkan peningkatan di berbagai sektor, mulai dari indikator makro hingga pelayanan publik.

Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, jumlah penduduk Kaltara mencapai 786.228 jiwa, terdiri dari 411.515 laki-laki dan 374.713 perempuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,41 menjadi 74,04. Angka kemiskinan turun dari 6,32 persen menjadi 5,54 persen, dan tingkat pengangguran menurun dari 3,90 persen menjadi 3,85 persen. PDRB per kapita meningkat dari Rp198,68 juta menjadi Rp208,21 juta, sementara rasio gini membaik dari 0,264 menjadi 0,261.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

"Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depan," ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Gubernur Kaltara Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025, IPM Naik hingga Ekonomi Tumbuh 4,56 Persen

Di sektor pendidikan, partisipasi pendidikan menengah usia 16–18 tahun mencapai 108 persen, dan partisipasi pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun mencapai 131 persen.

Sarana pendidikan juga membaik, dengan toilet sekolah layak sebesar 56 persen dan ruang kelas layak sebesar 62 persen.

Layanan kesehatan menunjukkan kemajuan, dengan rasio daya tampung rumah sakit sebesar 1,40 dan akreditasi paripurna di seluruh rumah sakit rujukan provinsi. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana dan KLB juga telah mencapai 100 persen.

Di bidang pekerjaan umum, kondisi irigasi provinsi mencapai 42,07 persen dan kemantapan jalan provinsi berada di angka 47,66 persen. Infrastruktur pengendalian banjir telah melindungi 33,57 persen kawasan rawan.

Sektor perumahan mencatat capaian 100 persen untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana. Penanganan kawasan kumuh seluas 10–15 hektare telah mencapai 16,96 persen.

Ketenteraman dan perlindungan masyarakat juga menunjukkan hasil optimal. Seluruh dokumen kebencanaan telah ditetapkan, dan penanganan pra bencana, tanggap darurat, serta pasca bencana masing-masing mencapai 100 persen.

Di bidang sosial, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan terus ditingkatkan. Penyandang disabilitas terlantar terpenuhi 85,71 persen, anak terlantar 42,30 persen, lanjut usia terlantar 95,34 persen, dan gelandangan serta pengemis 100 persen. Korban bencana dan penerima manfaat juga telah terpenuhi seluruh kebutuhannya.

Dari sisi tata kelola keuangan, Pemprov Kaltara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.

Realisasi APBD 2025 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp2,65 triliun (86,39 persen) dan belanja daerah sebesar Rp2,64 triliun (85,90 persen).

"Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi semua pihak. Kami akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Gubernur Kaltara.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemprov Kaltara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu