Harga Pertamax Naik, DPRD Malinau Desak Distribusi BBM Subsidi Harus Diawasi, Begini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga Pertamax (Rp17.000) dan Dexlite (Rp27.000) memicu perpindahan massal konsumen di Malinau ke BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar).
• Komisi II DPRD Malinau akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor guna memperketat pengawasan distribusi di pangkalan agar tepat sasaran.
• Meski kuota daerah dinilai mencukupi, warga mengeluhkan antrean yang mulai mengular panjang di SPBU akibat tingginya selisih harga tersebut.

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Potensi lonjakan permintaan akibat melebarnya disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara nasional dipastikan akan memicu migrasi konsumsi BBM subsidi di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Terjadinya kenaikan harga BBM nonsubsidi, dexlite termasuk baru-baru dan pertamax dengan kenaikan hingga 32 persen dari kebijakan penyesuaian tarif komoditas jenis Pertamax dan Dexlite tersebut memicu kekhawatiran terjadinya migrasi massal pengguna kendaraan ke BBM bersubsidi.

Tekanan ekonomi akibat lonjakan beban operasional harian sektor transportasi dan logistik lokal berisiko mempercepat laju penyerapan kuota daerah dalam waktu lebih singkat. Guna mengantisipasi kekosongan stok yang mendadak, sistem pengawasan pada hulu distribusi pangkalan maupun lembaga penyalur resmi mendesak untuk diperkuat.

DPRD Malinau meminta adanya pengetatan pengawasan harian terutama pada mekanisme pembongkaran muatan guna memastikan pasokan tetap tepat sasaran.

Baca juga: Margiyono Nilai Pertamax Naik Dipicu Harga Minyak Dunia dan Tekanan Dolar, Tidak Berdampak Inflasi

Ketua Komisi II DPRD Malinau Dessy Puspitasari Sinaga mengatakan langkah proteksi dini perlu dilakukan agar masyarakat kecil tidak menjadi korban akibat longgarnya pengawasan di lapangan.

"Langkah ke depan, Komisi II ini mengadakan pertemuan untuk meminimalisir terkait masalah ini. Banyak aduan dari masyarakat terkait APMS yang terbatas, khususnya Biosolar, pertalite kan masih cukup. Kami akan upayakan koordinasi dan RDP dengan Bagian Ekonomi, Perindag dan juga APMS ," ujar  Dessy Puspitasari Sinaga.

Seperti yang diberitakan TribunKaltara.com, kuota daerah tahun 2025, Kabupaten Malinau dialokasikan sebesar 15.669 kiloliter Pertalite dengan realisasi konsumsi sebanyak 12.208 kiloliter, sehingga menyisakan cadangan 3.461 kiloliter atau setara serapan 77,91 persen.

Sementara itu, BBM subsidi jenis solar, alokasi kuota tahun 2025 tercatat sebanyak 6.792 kiloliter dengan angka realisasi konsumsi sebesar 4.990 kiloliter, menyisakan cadangan 1.802 kiloliter atau setara persentase serapan 73,47 persen.

Meskipun akumulasi total sisa cadangan tahun lalu aman di angka 5.263 kiloliter dari pagu keseluruhan 22.461 kiloliter, anomali lonjakan harga nonsubsidi saat ini dipastikan mempercepat pengurasan stok tahun berjalan.

Baca juga: Harga Pertamax di Malinau Kini Rp 16.900 per Liter, Warga Pilih Beralih ke Pertalite Rp 10 Ribu

"Komisi II DPRD Malinau mencoba mencari solusi bagaimana caranya supaya masyarakat tidak kesulitan, karena menurut informasi Bagian Ekonomi, kuotanya sebenarnya mencukupi," ucapnya.

Rencana Komisi II DPRD Malinau ini juga disambut masyarakat sebagai hal yang perlu segera ditertibkan. Fenomena beralihnya konsumsi BBM dari komersial ke subsidi semakin menguat pasca-kenaikan harga pertamax saat ini.

"Sekarang Dexlite sudah 27 ribu, terus Pertamax 17 ribu. Ini orang pasti lebih pilih beli di SPBU kan. Kalau kemarin, masih biasalah, kalau sekarang sudah ndak mungkin. Jadi Pertalite sama solar ini harus diawasilah. Sekarang orang antre panjang sekali," katanya.

Koordinasi lintas instansi bersama pemerintah daerah dijadwalkan segera berjalan guna merumuskan formulasi pengawasan distribusi agar hak pengguna kendaraan kecil dan angkutan logistik tetap terlindungi.

(*)

Penulis : Mohammad Supri