Paripurna Ke-36 DPRD Kaltara Terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD 2026, Golkar Banjiri Catatan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara ( Kaltara) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 

Catatan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltara Adinata Kusuma dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (18/11/2025).

Dalam hal ini Golkar menegaskan banyak sektor yang dinilai belum ideal, terutama terkait struktur pendapatan dan kecilnya porsi belanja modal.

Disampaikan Adinata Kusuma bahwa hingga kini Pemprov Kaltara masih cukup tinggi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Baca juga: Sinyal Bahlil Restui Syarwani Kembali Pimpin DPD Partai Golkar Kaltara, Musda Digelar Desember 2025

Dari total pendapatan daerah Rp 2,244 triliun, hanya 44,37 persen yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara transfer dari pusat mencapai 55,62 persen.

Golkar menilai kondisi ini harus segera diantisipasi dengan strategi agresif peningkatan PAD.

Sorotan lain juga mengarah pada komposisi belanja daerah Rp 2,274 triliun. Dimana justru belanja operasi mendominasi hingga 76,02 persen, sementara belanja modal hanya 3,26 persen atau sekitar Rp 74,06 miliar.

“Belanja modal harus ditambah agar pembangunan tidak tertunda hanya karena keterbatasan alokasi,” kata Adinata dalam penyampaiannya.

Oleh sebab itu, fraksi Golkar meminta Pemprov Kaltara melakukan realokasi anggaran Rp 80–90 miliar dari pos belanja operasi untuk memperkuat belanja modal.

Selain itu, pengajuan rekomendasi agar pemerintah menaikkan PAD minimal 10–15 persen dalam dua tahun mendatang juga turut disampaikan dalam sidang ini.

"Peningkatan PAD ini harus disertai digitalisasi penuh layanan perpajakan dan retribusi, penertiban wajib pajak, serta optimalisasi aset dan kontribusi BUMD," ungkapnya.

Baca juga: Kader Golkar Laporkan Pembuat Meme yang Hina Dirinya, Bahlil: Saya Enggak Tahu

Sementara pada sektor pelayanan publik, menekankan pentingnya percepatan perbaikan Rumah Sakit Provinsi Kaltara Jusuf SK pascagempa. 

"Kami juga mendesak pemerintah kembali menganggarkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA), terutama wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada layanan tersebut," paparnya.

"Kami juga meminta adanya pemerataan pendidikan du wilayah perbatasan," tandasnya.

Penulis : Desi Kartika Ayu