Kadis PUPR Perkim Nunukan Sufyang Beber Hutang Rp 66,4 Milyar, Ini Program Prioritas Akan Dibayarkan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kadis PUPR Perkim Nunukan Sufyang beber hutang Rp 66,4 Milyar, ini program prioritas akan dibayarkan.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( PUPR Perkim ) Kabupaten Nunukan beberkan hutang Rp 66,4 Milyar, Sufyang sebut prioritas.

Satu diantara kelima catatan oleh tim badan anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 yakni pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

Baca juga: Tak Mau Tarik Ucapan Kontroversial di Mata Najwa Rocky Gerung Siap Bertanggung Jawab, Ini Ucapannya

Baca juga: Pilkades Ganggu Tahapan Pilkada, KPU Bakal Berkoordinasi dengan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi

Baca juga: Harga Eceran Tertinggi Elpiji Bersubsidi di Kota Tarakan Diusulkan Akan Naik, Ini Besaran Harganya

Kadis PUPRPKPP Nunukan, Muhammad Sufyang mengatakan, defisit anggaran Kabupaten Nunukan terjadi sejak tahun 2016.

"Sejak 2016 memang defisit, tidak sama saat rezim SBY begitu ketuk anggaran langsung siap. Era Jokowi anggarannya sistem transfer. Begitu ada kegiatan, suruh kontraktor kerja, saat akhir transfer anggarannya tidak sesuai, otomatis kita jadi hutang," kata Sufyang kepada TribunKaltara.com, saat ditemui di ruangannya, Kamis (21/10/2020), pukul 14.00 Wita.

Sufyang mengaku, hutang pihaknya sekira Rp 66,4 Milyar yang harus dibayar pada APBD 2021.

"Prioritas hutang itu wajib, jadi ketika jalankan program pembangunan tahun depan, jalan terasa ringan," ujar Sufyang.

Dia asumsikan APBD 2021 dari pihaknya Rp 26,7 Milyar, dana insentif daerah (DID) Rp 30,5 Milyar, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 53,2 Milyar.

"Ini masih asumsi, karena masih ada pembahasan lebih lanjut, termasuk atensi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah juga Nunukan peroleh 5 kali WTP berturut-turut, jadi ada insentif daerah," tutur Sufyang.

Menurut Sufyang, APBD tahun sebelumnya yang diperoleh pihaknya hingga Rp 100 Milyar lebih.

"Jelas anggaran tahun depan menurun. Jadi kita membangun sesuai kemampuan daerah," ungkap Sufyang.

Adapun program prioritas Dinas PUPRPKPP Nunukan, yakni jalan raya, spam, pipa embung termasuk akses jalannya, bina marga, perumahan dan pemukiman, dan pengelolaan sumber daya air.

"Ini program prioritas, apalagi soal embung baru, itu harus dikerjakan karena menyangkut kebutuhan air masyarakat Nunukan. Kalau akses menuju embung rusak antar solar tidak bisa," terang Sufyang.

Sufyang menjelaskan pihaknya, belum sempat realisasikan sejumlah pembangunan, seperti gedung PMI, gedung Diskominfo, pembangunan dua kecamatan baru Lumbis hulu dan Pansiangan, kantor Kelurahan Nunukan Barat, dan beberapa lagi.

"Di tengah keterbatasan anggaran kita harus memilih mana kebutuhan yang sangat krusial," jelas Sufyang.