Pilkada Nunukan

Debat Publik Pilkada Nunukan, Dani Iskandar-Muhammad Nasir Janjikan Rp 150-250 Juta Setiap RT

Debat Publik Pilkada Nunukan, Dani Iskandar-Muhhamad Nasir janjikan Rp 150-250 juta setiap RT.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Abdul Gaffar Karim, sedang memimpin debat Pilbup Nunukan 2020 di GOR Dwikora Nunukan, Jalan Sei Sembilang, Minggu (22/11/2020), pukul 21.00 Wita. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Debat Publik Pilkada Nunukan, Dani Iskandar-Muhammad Nasir janjikan Rp 150-250 juta setiap RT.

Pasangan Dani Iskandar-Muhammad Nasir janjikan Rp 150-250 juta untuk dibagikan kepada setiap rukun tetangga (RT) per tahun di Nunukan, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.

Hal itu disampaikan oleh Dani Iskandar-Muhammad Nasir, dalam sesi Debat Publik Pilkada Nunukan 2020, tadi malam, Minggu (22/11/2020).

Baca juga: Didampingi Tim Korsupgah KPK, Pemprov Kalimantan Utara Genjot Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Baca juga: KIM Gandeng Karang Taruna & Perangkat Desa Malinau Hilir Gelar Pelatihan Informasi untuk Masyarakat

Baca juga: Tingkatkan Profesionalisme Prajurit TNI, Kodim 0907 Tarakan Gelar Latihan Tembak Jatri Triwulan IV

Debat yang dilaksanakan hanya satu kali saja itu, digelar di GOR Dwikora Nunukan, Jalan Sei Sembilang.

Debat publik Pilbup Nunukan 2020 tadi malam, disiarkan secara streaming di media sosial facebook KPU Nunukan, Devia TV, dan RRI Nunukan.

Debat juga direlay di channel YouTube @Tribun Kaltim Official dan @Tribun Kaltara Official.

"Program dana RT setiap tahun akan menurunkan angka kemiskinan," kata Dani Iskandar di sela debat.

Diketahui, di Kabupaten Nunukan ada sebanyak 769 RT.

"Dana satu Rp 150-250 juta per RT setiap tahun, untuk mendistribusikan cinta dan kekayaan daerah sampai ke daerah pelosok," ujar Muhammad Nasir menyambung pernyataan Dani Iskandar.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara itu, mengatakan sumber dana RT berasal dari alokasi dana infrastruktur.

"Dana infrastruktur setiap penganggaran itu 25 persen. Kami kalkulasi, seburuk-buruknya pendapatan Kabupaten Nunukan, Rp 1,2 trilyun, kami masih upayakan dana bebas bergerak sebesar Rp 116-126 milyar. Program dana RT, kami hanya butuh 8-9 persen dari 1,2 trilyun saja," tutur Muhammad Nasir.

Menurut Nasir, selama empat tahun terakhir pemerataan dan keadilan belum terealisasi di Kabupaten Nunukan.

Dia berharap, setiap satu RT dengan program infrastruktur di dalamnya bisa menyerap tenaga kerja, ketika ada program digulirkan dari dana infrastruktur.

"Jargon pemerintah soal pemerataan dan keadilan selama ini belum terealisasi. Program dana RT akan menyerap tenaga kerja di setiap RT," ungkap anggota DPRD Kaltara itu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved