Bos GP Ansor Jadi Menteri Agama, PA 212 Sindir Yaqut Cholil Qoumas, Sebut Akan Dibuat Hancur Lagi

TRIBUNKALTARA.COM - Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas resmi ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama, PA 212 sindir Gus Yaqut, jangan buat gaduh.

Persaudaraan Alumni 212 ( PA 212 ) ikut menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi, salah satunya di kursi Menteri Agama.

Pasalnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunjuk Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Sosok Yaqut Cholil Qoumas merupakan Ketua Umum GP Ansor.

Terkait hal tersebut, PA 212 meragukan kecakapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

Baca juga: Gantikan Fachrul Razi, Profil Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Pernah Pasang Badan untuk Mahfud MD

Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin, menyayangkan penunjukan Gus Yaqut sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Sebab, menurutnya, banyak sosok yang lebih pantas menjabat Menteri Agama, ketimbang bos GP Ansor.

"Masih banyak putra putri terbaik yang profesional dan berpengalaman di bidangnya yang bisa mempersatukan umat," kata Novel Bamukmin pada Selasa (22/12/2020).

Terkait penunjukan Gus Yaqut, Novel Bamukmin mengaku teringat hadist Nabi Muhammad SAW, bahwa jika jabatan diberikan bukan kepada yang ahlinya maka tinggal tunggu kehancurannya.

"Dan itu sudah terbukti di Menag sebelumnya namun kali ini akan dibuat hancur lagi," ujarnya.

Namun demikian, kata Novel Bamukmin, pihaknya menaruh harap kepada Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak membuat gaduh situasi negeri ini.

Baca juga: Dibocorkan Politisi PKB, Presiden Jokowi Dikabarkan Bakal Reshuffle 6 Menteri, Siapa Saja ?

"Saya berharap Gus Yaqut tidak membuat gaduh, sebaliknya bisa merangkul dan menyatukan kembali anak bangsa yang terpecah belah ini," kata Novel Bamukmin.

Selain itu, Novel menuturkan, agar Gus Yaqut tidak melakukan praktik korupsi.

Seperti diketahui, dua menteri Jokowi sebelumnya terlibat korupsi yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo.

Novel Bamukmin menjelaskan, agar kasus korupsi sebelumnya bisa menjadi pelajaran, bahwa mengemban jabatan merupakan amanat, bukan karena utang budi.