Bertemu Kades di Malinau, Senator Asal Kaltara Fernando Sinaga Puji Program yang Digagas Yansen

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Bertemu Kepala Desa di Malinau, Senator asal Kaltara Fernando Sinaga puji program yang digagas Yansen Tipa Padan

Eks Bupati Malinau Yansen Tipa Padan, saat ini diketahui telah menjabat sebagai Wagub Kaltara mendampingi Zainal Arifin Paliwang .

Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menggelar rapat dengar pendapat bersama kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Malinau.

Dalam rapat tersebut dia menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Malinau dalam rangka menyerap aspirasi terkait efektivitas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perwakilan kepala desa di Kabupaten Malinau hadir mengikuti rapat dengar pendapat yang diadakan di Kantor Bupati Malinau tersebut.

Baca juga: Sengketa Pilkada Malinau tak Dilanjut, Komisi Pemilihan Umum Segera Tetapkan Pasangan Calon Terpilih

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada Malinau, Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Jhonny - Muhrim

Baca juga: Pamitan dalam Apel Gabungan Korpri Malinau, Yansen TP: Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung

Fernando Sinaga mengatakan konsep pengelolaan Gerakan Desa Membangun ( Gerdema ) di Kabupaten Malinau layak menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia.

"Malinau sudah menerapkan program kemandirian desa sejak 2011 lalu. Gerdema layak menjadi percontohan desa-desa di Indonesia," ujar Fernando Sinaga kepada TribunKaltara.com, Kamis (18/2/2021).

Saat ini, konsep pengelolaan pemerintahan di tingkat desa perlu diperluas kewenangannya dalam rangka mewujudkan desa mandiri.

Dia mengatakan, sebagai Wakil Ketua III Komite I DPD RI dan Ketua Tim Kerja Desa se-Indonesia, pihaknya mencanangkan pentingnya program-program penguatan perekonomian desa.

Seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dan BUMDes bersama ( BUMDesma ).

"Ada instrumen yang dapat dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi desa, contohnya metode pemasaran memanfaatkan BUMDes atau BUMDesma," katanya.

Menurut Fernando Sinaga, aspirasi dari perwakilan kepala desa akan dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Desa.

Utamanya berkaitan sejumlah persoalan dalam UU Desa yang hingga saat ini sering dikeluhkan penyelenggara pemerintahan desa.

"Hasil rapat dengar pendapat di Malinau dan beberapa kota di Indonesia akan dijadikan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang desa," ungkapnya.

Baca juga: Resmi Jabat Wagub Kaltara Dampingi Zainal Paliwang, Yansen Siapkan Transisi Pemerintahan di Malinau

Baca juga: Sambut Kedatangan Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Ini Harapan Tokoh Masyarakat di Malinau

Baca juga: Dukung Program Ketahanan Pangan, TNI Anak Buah Marsekal Hadi Tjahjanto di Malinau Bantu Petani

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official