Bukan tak Mungkin, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan Buka Suara Terkait Daerah Otonomi Baru

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Bukan tak mungkin, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan buka suara terkait daerah otonomi baru.

Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP memandang proses pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Kaltara bukanlah hal yang tidak mungkin.

Di mana, salah satu perkembangan DOB di Kaltara ialah pembentukan Kota Tanjung Selor.

Baca juga: Bertemu Kades di Malinau, Senator Asal Kaltara Fernando Sinaga Puji Program yang Digagas Yansen

Baca juga: Pamitan dalam Apel Gabungan Korpri Malinau, Yansen TP: Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung

Baca juga: Yansen Tipa Padan Jabat Wagub Kaltara, Ping Ding Janji Profesional, Utamakan Tugas di DPRD Malinau

Mengingat hingga saat ini, Kecamatan Tanjung Selor memiliki kedudukan sebagai ibukota di dua pemerintahan, yakni Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan.

"Menurut pemikiran saya, di Undang-undang sudah menegaskan, bahwa ibukota Provinsi Kaltara berada di Tanjung Selor, lumrahnya Tanjung Selor harus menjadi kota," ujar Wagub Kaltara, Yansen TP, Kamis (18/2/2021).

Sehingga apabila Tanjung Selor menjadi daerah otonom baru setingkat Kota, maka ibukota Kabupaten Bulungan akan dipindahkan.

Salah satu wilayah yang terus digencarkan, ialah Kecamatan Tanjung Palas sebagai lokasi baru ibukota Bulungan.

"Kalau Tanjung Selor menjadi kota, maka ibukota Bulungan harus pindah, bisa saja pindah di Tanjung Palas," tambahnya.

Baginya, pemindahan ibukota Bulungan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.

Namun, dirinya mengaku akan terus berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak Kabupaten terkait mengenai rencana pembentukan DOB.

Baca juga: Resmi Jabat Wagub Kaltara Dampingi Zainal Paliwang, Yansen Siapkan Transisi Pemerintahan di Malinau

Baca juga: Sambut Kedatangan Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Ini Harapan Tokoh Masyarakat di Malinau

Baca juga: Pulang Kampung, Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan Ngaku Ingat Malinau Saat Dilantik Jokowi di Istana

"Tidak ada yang tidak mungkin, bila kita perjuangkan, tapi tentu harus konsultasi dengan kabupaten, harus membuat perencanaannya kedepan," katanya.

Koordinasi dengan pihak kabupaten penting dilakukan, lantaran hingga saat ini pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan DOB.

"Apalagi saat ini ada moratorium, kita juga belum tahu kapan DOB dibuka," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official