Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Lakukan Evaluasi Proyek, Wagub Kaltara Yansen TP Jelaskan Maksud Penghentian Pengadaan Barang & Jasa

Lakukan evaluasi proyek, Wagub Kaltara Yansen TP jelaskan maksud penghentian pengadaan barang & jasa

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan. ( TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI ) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Lakukan evaluasi proyek, Wagub Kaltara Yansen TP jelaskan maksud penghentian pengadaan barang & jasa

Wakil Gubernur Kaltara, menjelaskan maksud dari penghentian pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, penghentian pengadaan barang dan jasa, untuk mengevaluasi skala prioritas program, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ia ungkapkan, saat ditemui di Gedung Gadis, Tanjung Selor.

Baca juga: Jadi Bupati Terpilih Gantikan Yansen TP, Wempi W Mawa: Kemenangan Ini Milik Masyarakat Malinau

Baca juga: SAH, KPU Tetapkan Wempi-Jakaria Jadi Bupati dan Wabup Malinau, Gantikan Yansen Tipa Padan

Baca juga: DPRD Kaltara Akan Bentuk Pansus Pencemaran Sungai Malinau, Ini Respons Wagub Yansen Tipa Padan

"Menghentikan itu artinya, jangan lakukan pergerakan dulu, kita evaluasi dulu," ujar Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, Senin (22/2/2021).

"Kita evaluasi semua proyek, mana yang perlu ditinggalkan, ya tinggalkan, mana yang harus dijalankan, ya dijalankan," tambahnya.

Beberapa program yang harus menjadi prioritas, sempat disinggung oleh Mantan Bupati Malinau dua periode itu.

Seperti halnya, Jaminan Kesehatan dalam BPJS Kesehatan, dan tunjangan bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, serta penanggulangan Covid-19.

"Seperti BPJS itu, sekarang ditiadakan, itu kan tidak boleh. Begitu pula dengan tunjangan guru-guru, tenaga kesehatan, pegawai honorer, orang-orang sudah menghitung pendapatan yang sah, masa dihilangkan," terangnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Litbang Kaltara mengatakan, perubahan rencana kerja pemerintah daerah, atau RKPD untuk menyesuaikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah hal yang wajar.

Menurutnya, perubahan RKPD lalu KUA-PPAS di dalam APBD, setelah tahun Pilkada, dimungkinkan untuk menyesuaikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Halaman
12
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Editor: M Purnomo Susanto
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved