Pengadaan Barang dan Jasa Dihentikan, Wagub Kaltara Yansen TP Beber Sektor yang Menjadi Prioritas

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pengadaan barang dan jasa dihentikan, Wagub Kaltara Yansen TP beber sektor yang menjadi prioritas di Kaltara.

Pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Kaltara diminta untuk dihentikan oleh Gubernur Zainal Paliwang.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Gubernur Kaltara menjelaskan, penghentian pengadaan dilakukan, untuk mengevaluasi program yang tengah berjalan.

Baca juga: Sertijab Zainal A Paliwang - Yansen TP, Ketua DPRD Kaltara Sambut Baik Ajakan Mengenakan Batik

Baca juga: Lakukan Evaluasi Proyek, Wagub Kaltara Yansen TP Jelaskan Maksud Penghentian Pengadaan Barang & Jasa

Baca juga: Jadi Bupati Terpilih Gantikan Yansen TP, Wempi W Mawa: Kemenangan Ini Milik Masyarakat Malinau

Hal ini ia ungkapkan saat ditemui di Gedung Gadis, Tanjung Selor.

"Menghentikan ini untuk mengevaluasi program, kita evaluasi dulu semuanya, kita lihat mana yang harusnya menjadi prioritas," ujar Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, Senin (22/2/2021).

Di mana dari hasil evaluasi sementara, beberapa prioritas seperti Jaminan Kesehatan dalam BPJS, dan tunjangan bagi guru dan tenaga kesehatan, tidak lagi dianggarkan.

"Seperti Jaminan Kesehatan untuk BPJS, dulu kan dananya tidak kurang dari 48 Miliar, sekarang dihilangkan, ini yang akan kami kembalikan lagi," tambahnya.

"Begitupula tunjangan bagi guru-guru, tenaga kesehatan dan honorer, ini juga dihilangkan, ini yang akan kami carikan kembali," katanya.

Pihaknya memperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 250 Miliar, untuk mengembalikan program sesuai dengan skala prioritas.

Baca juga: SAH, KPU Tetapkan Wempi-Jakaria Jadi Bupati dan Wabup Malinau, Gantikan Yansen Tipa Padan

Baca juga: DPRD Kaltara Akan Bentuk Pansus Pencemaran Sungai Malinau, Ini Respons Wagub Yansen Tipa Padan

Baca juga: Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan Akan Perjuangkan DOB, Bupati Bulungan Terpilih Sebut Mengalir Saja

Di mana dana tersebut, akan diambil dari hasil penyisiran anggaran di tingkat satuan kerja peringkat daerah atau SKPD, selain itu dimungkinkan diambil dari penundaan pembangunan fisik.

"Prioritas kita itu di BPJS, lalu tunjangan dan penanganan Covid-19," katanya.

"Kita butuh dana Rp 250 Miliar untuk menutupi hal-hal yang penting, bisa kita sisir mungkin SKPD bisa cut, ya cut saja. Kalau perlu pembangunan-pembangunan fisik itu ditunda saja dulu," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official