Berita Malinau Terkini
Bahas Ketersediaan BBM, DPRD Usulkan SPBU Malinau Kota Beroperasi Rutin
DPRD Malinau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan BBM di Kabupaten Malinau.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau ( DPRD Malinau ) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan BBM di Kabupaten Malinau.
Hadir dalam RDP tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erly Sumiati dan perwakilan APMS.
Ketua Komisi II DPRD Malinau, Kus Fajar Rimawan menyampaikan dalam RDP, tujuan digelarnya forum tersebut.
Baca juga: Prakiraan Cuaca di Kaltara Kamis 25 Februari 2021, Malinau dan Tana Tidung Berpotensi Hujan Petir
Baca juga: Direncanakan Maret 2021, Dinas Kesehatan Malinau Data Sasaran Vaksinasi Tahap Kedua
Baca juga: Lagi, ORI Kaltara Tegur Pemkab Malinau, Minta OPD Segera Benahi Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik
"Rapat dengar pendapat ini digelar sebagai tugas Komisi II di DPRD Malinau terkait aspirasi masyarakat berkenaan bahan bakar minyak di Malinau," ujarnya membuka RDP tersebut, Kamis (25/2/2021).
Tiga perwakilan APMS yang hadir, yakni PT. Tribuana Sejati, PT. Semoga Jaya dan PT. Beringin Jaya.
Melalui RDP tersebut, tiga perwakilan APMS diminta memaparkan persoalan yang dihadapi berkaitan penyaluran BBM di Kabupaten Malinau.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Malinau, Samuel Yusuf memaparkan, inti permasalahan yang dikeluhkan masyarakat berkaitan akses BBM berjenis premium.
Termasuk keterbatasan premium di SPBU yang dikelola ketiga APMS di wilayah kecamatan Malinau Kota.
"Satu dari sekian kendala kita adalah, SPBU jarang beroperasi di Malinau Kota. Masyarakat juga keluhkan soal harga jual yang berbeda-beda," katanya.
Baca juga: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua DPRD Malinau Ping Ding Usul Masyarakat Dilibatkan
Baca juga: Canangkan Pembangunan Zona Integritas di Polres Malinau, Agus Nugraha Siap Terima Aduan Masyarakat
Baca juga: Persiapan Jelang Transisi Pemerintahan, Pemkab Malinau Godok LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan
Dia mengatakan BBM bersubsidi harus punya target dan indikator sasaran yang jelas.
Sehubungan dengan penyaluran kuota BBM bersubsidi yang dinilainya cukup terbatas di Malinau Kota, dia mengusulkan agar ada satu SPBU yang beroperasi penuh.
"Kami minta supaya ada satu SPBU di Malinau yang beroperasi penuh, setiap hari. Tidak harus 24 jam, yang penting berlanjut," ucapnya.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official