Breaking News:

Polemik Partai Demokrat

TERBONGKAR! Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Beber KLB Partai Demokrat Kubu KSP Moeldoko tak Berizin

Terbongkar! Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beber KLB Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko tak berizin.

TRIBUNMEDAN
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi 

TRIBUNKALTARA.COM - Terbongkar! Gubernur Sumut Edy Rahmayadi beber KLB Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko tak berizin.

Akhirnya, Gubernur Sumatera Utara ( Sumut ) Edy Rahmayadi angkat bicara soal Kongres Luar Biasa ( KLB ) Partai Demokrat, di Sibolangit, Deliserdang, Sumut, yang memilih Kepala Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang juga menjabat sebagai Kasatgas Covid-19 Sumut membongkar, bahwa kegiatan KLB Partai Demokrat yang dikomandoi Jhoni Allen Marbun cs tidak berizin.

Ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, ia tidak pernah mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung di The Hills Hotel, Sibolangit itu.

Baca juga: Nazaruddin Rekan Anas Urbaningrum Hadir di KLB Demokrat, Disindir jadi Pendana Acara Gulingkan AHY

Baca juga: Blak-blakan Darmizal Seusai Gelar KLB Demokrat, Ungkap Penyesalan Terhadap SBY: Itu Kesalahan Fatal

Diketahui, pada Jumat (5/3/2021) digelar KLB Partai Demokrat yang dimotori oleh Jhoni Allen Marbun di The Hills Hotel, Sibolangit.

Salah satu tokoh KLB yakni Max Sopacua mengklaim kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 1.200 orang dari berbagai Indonesia.

Dalam kegiatan itu akhirnya terpilih Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Bahkan, kata Edy, panitia yang menggelar acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di lokasi tersebut juga sama sekali tidak ada menyampaikan pemberitahuan atau pun pengurusan izin kegiatan yang diketahui mengundang orang banyak.

Sehingga mantan Pangkostrad itu mengaku tidak mengetahui jenis kegiatan yang disebut sebagai KLB oleh Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan tersebut.

"Tidak ada KLB. Sumut jangan diadikan ajang kegiatan-kegiatan yang tidak sah. KLB itu ada mekanismenya. Dan gubernur yang punya wilayah harus diberikan informasi, apalagi gubernur selaku kasatgas," kata Edy, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (9/3/2021).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved