Terima 300 Permohonan Halalisasi Produk Makanan dari 2 Daerah, MUI Kaltara Beber Kendala di Nunukan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Terima 300 permohonan halalisasi produk makanan dari 2 daerah, MUI Kaltara beber kendala di Nunukan.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kalimantan Utara ( Kaltara ) beber halalisasi produk makanan dari UMKM di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan sudah mencapai 300 permohonan.

Hal itu disampaikan melalui Wakil Ketua MUI Kaltara, Samsih Sarman, seusai mengukuti pengukuhan 60 pengurus sekaligus rapat kerja daerah (Rakerda) perdana di Aula SMP Muhammadiyah Nunukan, Jalan TVRI, Kelurahan Nunukan Timur, Minggu (14/03/2021), pagi.

"Di Kaltara permohonan soal halalisasi makanan dan minuman sudah ada 300 lebih permohonan dari UMKM di Tarakan dan Bulungan.

Kalau di Nunukan pengurus MUI belum aktif, makanya kita mulai dorong perlahan. Mengingat posisi Nunukan di perbatasan RI-Malaysia sangat masif impor produk negeri jiran," kata Samsih Sarman kepada TribunKaltara.com, pukul 16.00 Wita.

Pria yang akrab disapa Samsih itu, mengatakan program MUI Nunukan harus bisa mengakamodir program MUI Kaltara.

Satu di antara program rutin MUI Kaltara adalah soal halalisasi produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

Baca juga: Okan Kornelius Akui Trauma di Pernikahan Keduanya hingga Menangis Cerita Soal Anak

Baca juga: Amien Rais Ngotot soal Tewasnya Laskar FPI sampai Datangi Jokowi ke Istana, Komnas HAM Tak Diam

Baca juga: Kepala Kemenag Nunukan M Saleh Minta Pengurus MUI yang Baru Dikukuhkan Ikut Dorong Ekonomi Umat

"Program MUI Kaltara itu soal ekonomi keumatan, perlindungan perempuan dan anak, dan beberapa lagi. Yang rutin dijalankan itu halalisasi produk makanan dan minuman. Kami punya komisi yang menangani masalah makanan.

Banyak impor makanan dari negara tetangga, kita khawatir labelilasi kehalalannya belum terjamin sama sekali," ucapnya.

Lanjut Samsih, pihaknya memiliki perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) di Nunukan.

Namun, untuk sementara di Nunukan diwakili oleh majelis ulama saja.

"Di Nunukan cukup majelis ulamanya saja sudah mewakili. Kalau sekretariatnya ada Kota Tarakan dan Bulungan. Nanti kalau pengurus yang baru dikukuhkan sudah lebih aktif, dan banyak yang memohon halalisasi, baru tim verifikasi LPPOM-nya datang ke Nunukan. Biar hemat biaya juga. Kalau dulu kan agak susah harus ke Samarinda dulu," ujarnya.

Terkait LPPOM, kata Samsih bukan hanya soal makanan dan minuman aja, melainkan juga pakaian dan peralatan rumah tangga.

"LPPOM sekarang bukan hanya makanan saja, tapi pakaian, dan peralatan rumah tangga. Bahkan sekarang ada kulkas halal, ada mesin cuci halal. Jadi terkait halalisasi, misalnya ada rumah makan yang pasang tulisan halal.

MUI datangi tanya sertifikat halal kalau nggak ada ya nggak boleh. Harus ada sertifikat halal baru pasang tulisan halal. Lebih aman produk dalam negeri bisa diawasi oleh LPPOM dan BPPOM," tuturnya.

Samsih berharap, pengurus MUI Nunukan bukan hanya sekedar dikukuhkan, melainkan harus menjadi pelopor di masyarakat, utamanya di bidang keagamaan.

Tak hanya itu, sebagai lembaga mitra pemerintah, Samsih imbau kepada masyarakat muslim di Kaltara untuk melaporkan kepada pihaknya, bilamana terdapat gejala terorisme, aliran sesat, termasuk produk makanan dan minuman yang belum disertifikasi halal.

"Secara nasional MUI ditetapkan sebagai lembaga mitra pemerintah. Itu keputusan Presiden RI. Jadi tidak ada istilah beroposisi atau bertolak belakang.

Apapun program pemerintah kalau baik untuk kemaslahatan umat ya kita backup. Ketika ada hal yang belum sinkron kami akan berikan kritik dan saran," ungkapnya.

Baca juga: Paula Verhoeven Umumkan Hamil Anak Kedua, Istri Baim Wong Sempat Alami Lemas hingga Sakit Pinggang

Baca juga: Blak-blakan Vicky Prasetyo Seusai Nikahi Kalina Ocktaranny, Bahas Bulan Madu hingga Urusan Ranjang

Baca juga: Big Match Liga Italia, AC Milan vs Napoli, Hadapi Anak Asuh Gattuso, Tuan Rumah Krisis Lini Depan

Kepala Kemenag Nunukan M Saleh minta pengurus MUI yang baru dikukuhkan ikut dorong ekonomi umat

Sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Nunukan gelar pengukuhan pengurus periode 2021-2026, Kepala Kantor Kementerian Agama ( Kemenag ) Kabupaten Nunukan, M Saleh minta dorong ekonomi umat.

MUI Nunukan telah kukuhkan 60 pengurus sekaligus rapat kerja daerah (Rakerda) perdana di Aula SMP Muhammadiyah Nunukan, Jalan TVRI, Kelurahan Nunukan Timur, Minggu (14/03/2021), pagi.

M Saleh mengatakan, hal yang harus menjadi perhatian pengurus MUI Nunukan yang baru saja dikukuhkan adalah peningkatan ekonomi umat.

Pasalnya, Saleh yang sudah menjabat Kepala Kemenag 3 tahun lebih itu, menilai separuh dari jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan masih berada di bawah garis kemiskinan.

"Selamat atas dikukuhkannya pengurus MUI Nunukan periode 2021-2026. PR kita sangat besar sekali untuk membina umat, utamanya peningkatan ekonomi umat. Lebih separuh warga di Kabupaten Nunukan berada di bawah garis kemiskinan," kata Saleh kepada TribunKaltara.com, pukul 14.00 Wita.

Menurut Saleh, sebagai tokoh agama, Ormas keagamaan, pengurus majelis ulama, harus saling sinergi dengan pemerintah daerah untuk membina ekonomi umat muslim.

Baca juga: Terpilih Lagi Jadi Ketua MUI Nunukan, Ibrahim Wacanakan Pembentukan Cabang di Setiap Kecamatan

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini, 14 Wilayah di Nunukan Diguyur Hujan

Baca juga: Kepala BNNK Nunukan Sunarto Sayangkan Sikap Penyalahguna Narkoba Tidak Mau Ikut Rehabilitasi

"Jangan sampai merosot sampai garis di bawah garis kemiskinan. Ini yang kita tidak harapkan. Tingkatkan dulu ekonomi umat baru bicara hal lainnya. Teknisnya ya kita serahkan kepada lembaga keagamaan.

Apakah berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yang jelas siapapun itu tidak bisa membangun negeri ini sendiri," ucapnya.

Bahkan, ia beberkan langkah Kemenag Nunukan untuk saling kolaborasi dalam peningkatan sumber daya umat muslim mulai dilakukan secara bertahap.

"Tahap awal ya peningkatan industri rumah tangga seperti kerajinan-kerajinan tangan. Intinya apa yang bisa meningkatkan ekonomi umat. Hari Selasa nanti kami MoU dengan RRI terkait penyiaran agama, lalu MoU dengan BNNK tentang pencegahan narkoba.

Kemudian MoU dengan Baznas tentang sahabat Baznas. Ini sekaligus mensosialisasikan peningkatan sumber daya umat muslim. Pelan-pelan kita coba.

Dan perlu dukungan dari masyarakat Nunukan juga untuk menyuseskan ini," ujarnya.

Saleh mengaku, sebagai umat muslim di perbatasan RI-Malaysia, ia menilai tantangan yang cukup besar di bidang keagamaan yaitu masuknya aliran yang tidak sepaham dengan syariat Islam.

"Ini paling besar tantangannya. Bahkan bukan di perbatasan saja wilayah lain di Indonesia alami hal yang serupa. Ini tugas kita bersama. Memang tidak masif, tapi kita harus mencegah indikasi itu muncul," tuturnya.

Baca juga: Paula Verhoeven Umumkan Hamil Anak Kedua, Istri Baim Wong Sempat Alami Lemas hingga Sakit Pinggang

Baca juga: Blak-blakan Vicky Prasetyo Seusai Nikahi Kalina Ocktaranny, Bahas Bulan Madu hingga Urusan Ranjang

Baca juga: Big Match Liga Italia, AC Milan vs Napoli, Hadapi Anak Asuh Gattuso, Tuan Rumah Krisis Lini Depan

Ia imbau kepada masyarakat Nunukan, bilamana mengetahui ada ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam, agar segera melaporkan kepada pihaknya.

"Kami berharap kepada masyarakat Nunukan, bilamana ada menemukan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam maka segera laporkan, agar kami cepat bertindak. Dan tentu kami menindak perlu data valid juga biar tidak salah bertindak," ungkapnya.

Saleh berharap, pengurus MUI Nunukan yang baru dikukuhkan dapat bekerja secara profesional.

"Mudah-mudahan pengurus yang baru dikukuhkan ini bisa membawa nuansa baru di Kabupaten Nunukan. Saya berpesan agar bekerjalah secara professional.

Kalau di MUI Nunukan ada ahli Fiqih makanya bekerja harus sesuai keahliannya. Jangan sampai tumpang tindih tugas dalam membina umat" imbuhnya

Terpilih Lagi Jadi Ketua MUI Nunukan, Ibrahim Wacanakan Pembentukan Cabang di Setiap Kecamatan

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kabupaten Nunukan gelar pelantikan 60 pengurus sekaligus rapat kerja daerah (Rakerda) perdana di Aula SMP Muhammadiyah Nunukan, Jalan TVRI, Kelurahan Nunukan Timur, Minggu (14/03/2021), pagi.

Kegiatan yang bertema 'Meneguhkan Integrasi Nilai Keislaman dan Kebangsaan Dalam Merajut Persatuan Umat' itu, dihadiri juga oleh Wakil Ketua MUI Kalimantan Utara ( Kaltara ), Samsih Sarman.

Seusai pelantikan, Ketua MUI Kabupaten Nunukan terpilih periode 2021-2026, Ibrahim menyampaikan terima kasih kepada kader-kader MUI termasuk dukugan dari Pemerintah Daerah, sehingga MUI Nunukan bisa menyelenggarakan Rakerda untuk pertama kalinya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini, 14 Wilayah di Nunukan Diguyur Hujan

Baca juga: Kepala BNNK Nunukan Sunarto Sayangkan Sikap Penyalahguna Narkoba Tidak Mau Ikut Rehabilitasi

Baca juga: 30 Tahun Umat Hindu Tak Miliki Rumah Ibadah, Begini Reaksi Ketua PHDI Nunukan I Made

Diketahui, sejak 2001 berdiri, MUI Kabupaten Nunukan akhirnya dapat menyelenggarakan Rakerda I.

"Berkat perjuangan semua kader MUI dan dukungan Pemerintah Daerah, sehingga pagi ini kita bisa laksanakan pengukuhan sekaligus Rakerda yang pertama.

Saya berharap antar komisi bisa merumuskan bersama-sama apa yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan," kata Ibrahim kepada TribunKaltara.com, pukul 12.00 Wita.

Ibrahim yang sudah memimpin empat kali MUI Nunukan itu mengatakan, program kerja yang akan dibahas pihaknya, menyesuaikan dengan program kerja MUI di provinsi.

"Progam yang akan dibahas dalam Rakerda ini disesuaikan dengan program MUI di provinsi. Jelasnya ada 9 komisi dibawahi oleh ketua I, II dan III. Apa saja programnya, ini kita lagi mau bahas bersama," ucapnya.

Ibrahim mengaku, ke depannya akan membentuk cabang MUI di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.

"Nanti dibentuk cabang di tiap kecamatan, tapi secara bertahap sesuai kemampuan kita. Paling tidak di Sebatik dan Sebuku harus ada.

Kami tidak sampai di wilayah III sana. Untuk sementara, kami punya pengurus 60 orang lebih, itupun hanya di Nunukan," ujarnya

Lanjut Ibrahim, MUI Nunukan membawahi semua Ormas Islam di Nunukan.

Sehingga, apa yang dilakukan oleh Ormas Islam di Nunukan, akan menjadi program dari MUI Nunukan.

"Makanya kami masukan perwakilan Ormas Islam di setiap komisi. Insya Allah tahun ini akan lebih ditingkatkan lagi program kerja kami, karena tahun sebelumnya tidak ada Rakerda. Ini persoalan anggaran. Tahun lalu hanya ada biaya dari pemerintah daerah di akhir tahun.

Makanya setiap akhir tahun kami laksanakan sosialisasi. Kalau sekarang ada Rakerda sudah, jadi agak lebih terarah progam kerjanya. Kami sekarang juga sinergi dengan Baznas Nunukan," tuturnya.

Baca juga: Masa Pandemi Covid-19, Umat Hindu di Nunukan Rayakan Nyepi Tahun ke-1943 di Rumah Masing-masing

Baca juga: Amanda, Pelajar Sebatik Wakil Kaltara di LIDA 2021, Bupati Nunukan Asmin Laura All Out Beri Dukungan

Baca juga: Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Prediksi 10 Kecamatan di Nunukan Hari Ini Diguyur Hujan Disertai Petir

Terakhir, Ibrahim beberkan tantangannya selama empat kali memimpin MUI Nunukan.

Kata dia, masih banyak stigma yang berkembang di masyarakat muslim di Nunukan, lantaran pihaknya terlalu keras dalam memberikan fatwa.

"Kami dibilang terlalu keras dalam memberikan fatwa, padahal MUI itu tidak digaji, melainkan hanya sukarela. Misalnya lagi, masyarakat yang ketahuan berbuat maksiat, terus diberikan nasehat, malah kami yang dibenci," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, MUI Nunukan masih lakukan Rakerda I.

(*)

Penulis: Febrianus felis

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official