Norhayati Andris Jelaskan Progres Raperda Hari Jadi & Lambang Kaltara, Sesuai Hasil Sayembara

Dirinya meminta, agar panitia khusus di dewan yang membahas Raperda Hari Jadi dan Lambang Provinsi Kaltara, tidak membuang-buang waktu.

Sehingga hari jadi dan lambang provinsi Kaltara yang telah lama disepakati dan dinanti dapat segera disahkan menjadi Perda.

"Saya minta, Pansus ini jangan terlalu lama, sudah bisa langsung disahkan saja, karena dulu itu kan juga sudah pernah dibahas," tuturnya.

Zainal Paliwang Minta Perda Lambang & Hari Jadi Selesai Bulan Ini, DPRD Kaltara Sebut Masih Dibahas

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang meminta peraturan daerah atau Perda, mengenai lambang Provinsi Kaltara, dan Hari Jadi Kaltara, segera disahkan.

Hal tersebut ia ungkapkan, saat ditemui di Gedung DPRD Kaltara, Senin (15/3/2021).

"Secepat mungkin ya, Insya Allah akhir bulan ini, segera dituntaskan oleh dewan, karena tinggal mengetuk saja," ujar Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

Baca juga: Seusai Dinas Luar Kota, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Sambangi Korban Kebakaran di Tarakan

Baca juga: Zainal Paliwang Ajak Warga Kenakan Batik Khas Kaltara, Batik Lulantatibu Nunukan Banjir Pesanan

Baca juga: Zainal Paliwang Lantik Bupati Tana Tidung Terpilih Besok, Ibrahim Ali Akui Tak Ada Persiapan Khusus

"Karena dulu itu, sudah dibuatkan pansus tapi belum disahkan," tambahnya.

Mantan Wakapolda Kaltara ini bercerita, bila hingga saat ini, baju dinasnya belum ada lambang Kaltara.

Dirinya belum akan menggunakan lambang Kaltara yang lama, dan hanya akan menggunakan lambang Kaltara yang baru, yang nantinya akan disahkan menjadi Perda oleh dewan.

"Saya ini pakai baju dinas belum ada lambang Kaltaranya, seharusnya kan pakai.
Saya akan pakai kalau nanti sudah disahkan Perda lambangnya," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara mengatakan, progres pembuatan Perda lambang Kaltara dan Hari Jadi masih dalam pembahasan rapat panitia khusus.

Di mana agenda, pembahasan Perda selanjutnya ialah mengadakan uji publik, dan sosialiasi yang akan melibatkan banyak pihak.

"Teman-teman di Pansus sudah melakukan rapat awal dengan Pemprov, khususnya Biro Hukum dan Tapem," kata Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.

"Agenda selanjutnya adalah uji publik, dan sosialisasi sekaligus menginformasikan kepada pihak terkait," katanya.