Gubernur Kaltara Tak Sepakat Lokasi Kota Baru Mandiri, Zainal Paliwang Salahkan Kebijakan Sebelumnya

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dengan tegas menyatakan tak sepakat Lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, salahkan kebijakan sebelumnya.

Reaksi mengejutkan datang dari Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang saat meninjau lokasi pembangunan Kota Baru Mandiri ( KBM), di Gunung Seriang, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.

Zainal Arifin Paliwang tak sepakat dengan lokasi pembangungan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang saat ini mulai digarap.

Rencananya Kota Baru Mandiri Tanjung Selor akan dihuni perkantoran sebagai pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Utara.

Kendati demikian, Zainal Arifin Paliwang menilai lokasi KBM di Gunung Seriang, Tanjung Selor tidak layak untuk perkantoran.

Bahkan Zainal Arifin Paliwang sempat menyinggung kebijakan pimpinan sebelumnya yang menilai lokasi tersebut layak.

Menurut orang nomor satu di Kaltara ini, lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor berada di wilayah rawa dan gambut, sehingga tidak layak untuk dibangun gedung-gedung pemerintahan dan perkantoran.

Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui usai acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung DPRD Kaltara, di Jalan Poros Berau Bulungan Km 4, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Rencana Pemindahan Lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Ketua DPRD Kaltara Dukung Kajian Ulang

"Kita masih mengkaji, kalau yang dulu mengkaji bilang layak, silakan tanyakan yang dulu," kata Zainal Paliwang.

"Kalau saya bilang ini tidak layak, karena kita di Kaltara banyak tanah-tanah yang siap bangun, kenapa harus dibangun di sana," ujarnya menambahkan.

Klaim Zainal Paliwang ini bukan tanpa alasan.

Mengingat, ia sebelumnya meninjau langsung ke lokasi KBM dengan cara mengkaji kedalaman rawa.

Berdasarkan video yang diposting di Instagram dan Facebook pribadinya, Zainal Paliwang langsung nyebur ke rawa untuk memastikan kedalamannnya.

Setelah dicek, rawa tersebut sedalam perut Zainal Arifin Paliwang.

"Karena gambut tidak boleh untuk bangun gedung-gedung, karena gambut itu resapan air, itu tidak layak untuk gedung karena kita tidak tahu kedalamannya berapa.

Kalau mau coba turun ke sana, silakan saja coba, itu dalam, bisa tenggelam," ungkap Zainal Paliwang.

Gubernur yang juga pensiunan Jenderal bintang satu polisi ini menilai, pembangunan di wilayah rawa adalah pemborosan.

Apabila hendak membangun gedung di lokasi Kota Baru Mandiri, kata Zainal Paliwang, perlu dilakukan pemadatan tanah, dan pembuangan lumpur.

Tanah yang diperlukan untuk penimbunan didatangkan dari bukit dan gunung yang ada di Kaltara, Gubernur Zainal merasa kedua hal tersebut sangat membuang banyak waktu dan biaya.

"Kalau lumpur, itu semua harus dibuang dulu, lalu harus ditimbun dipadatkan.

Berapa banyak bukit lahan dan gunung yang harus dihabiskan untuk memadatkan lahan?

Itu pemborosan anggaran dan pemborosan waktu, padahal kita harus berlari," ungkap Zainal Paliwang.

Ia juga menegaskan tidak akan melanjutkan proses pembebasan lahan milik warga di areal Kota Baru Mandiri.

Selain itu, Zainal Arifin Paliwang dan akan segera melapor ke Mendagri Tito Karnavian terkait perubahan lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

"Bagi masyarakat yang belum tergantikan lahannya kami mohon maaf, mungkin tidak akan melanjutkan," katanya.

"Saya nanti akan lapor ke Pak Mendagri, bukan dipindah tapi digeser," ucapnya.

Baca juga: Beda dengan Gubernur Zainal Paliwang, DPUPR Perkim Kaltara Sebut Lahan Kota Baru Mandiri Layak

Dinas PUPR beda reaksi dengan Gubernur Kaltara

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Dinas PUPR Perkim Kaltara menyatakan lahan yang ada di kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor layak untuk digunakan.

Menurut Plt Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Sudjadi, kondisi tanah di Kota Baru Mandiri saat ini layak.

Meski demikian, perlu pematangan dan penimbunan tanah sebelum dapat digunakan.

"Kalau kondisi tanah bukan tidak layak, itu perlu pematangan tanah, butuh ditimbun," ujar Plt Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Sudjadi, Senin (25/4/2021).

Menurut Sudjadi, Gubernur Kaltara memang menginginkan lahan yang siap dipakai, tanpa harus melakukan penimbunan lahan terlebih dahulu.

"Memang beliau inginnya tanah yang sudah siap," kata Sudjadi.

Menurutnya kendala kawasan lahan gambut dan rawa dapat diatasi secara teknis, seperti membuat embung atau penampungan air.

Pihaknya juga memastikan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di wilayah Gunung Seriang sudah siap secara izin maupun Amdal.

"KBM sudah ada izin lingkungan, secara teknis sebenarnya bisa disiasati, untuk rawa, bisa dengan embung penampungan air. Amdal kita untuk KBM sudah siap sejak 2017," ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Sebut tak Layak, Lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor Dipindah?

Sudjadi mengatakan, apabila hendak memindah lokasi KBM, maka harus disiapkan lokasi lahannya, yang tidak di luar dari Kecamatan Tanjung Selor.

Selain itu, diperlukan juga hasil kajian yang baru sebelum memindahkan lokasi KBM.

"Kalau mau dipindahkan harus disiapkan lokasinya dulu, karena kalau KBM harus di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, sesuai dengan UU.

Kalau mau dipindahkan harus ada kajian barunya, saat ini belum ada kajiannya," jelasnya.

Hingga saat ini, Sudjadi mengatakan penimbunan tanah di jalan masuk menuju wilayah Kota Baru Mandiri, sudah mencapai 1,8 Km dari target 3 Km.

Pihaknya mengaku telah menghabiskan dana sekitar Rp 160 Miliar untuk pembebasan lahan di kawasan Kota Baru Mandiri dan pembangunan Gedung Inspektorat Kaltara.

"Itu targetnya 3 Km sudah ditimbun sekitar 1,8 Km ya hampir 2 Km lah.

KBM, untuk kita di provinsi hanya pengadaan tanah itu sekitar 160 Miliar dan pembangunan Gedung Ispektorat, untuk pembangunan lainnya itu dari teman-teman pusat dengan APBN," ungkap Sudjadi.

(*)

Berita Kaltara Terkini

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official