Breaking News:

Berita Daerah Terkini

Duga ada Aktor Lain Kasus Korupsi Royalti Batubara, Pengacara Upayakan Tsk jadi Justice Collaborator

Duga ada aktor utama kasus korupsi royalti batubara, pengacara upayakan tersangka jadi Justice Collaborator.

Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Tersangka H (52) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pembayaran Royalti dalam penjualan Batubara dengan memanipulasi pembayaran royalti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 yang tidak sesuai tarif, digiring petugas Kejati Kaltim. TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

Widemi Aseno berpendapat ada celah hukum, namun nantinya akan dia dipelajari di persidangan.

"Celah hukum, menurut kacamata saya ada dan kami sedang kaji, tinggal nanti kita simak fakta-fakta persidangan seperti apa. Arahnya menyelamatkan klien kami dan juga mengungkapkan kasus ini secara keseluruhan dalam artian bagaimana caranya bisa merecovery apa yang menjadi kerugian terhadap negara," bebernya.

"Kalau secara implisit, acuannya kesana, pasal yang diterapkan memang arahnya kesana (pidana tipikor)," tambahnya.

Baca juga: Lolos dari Kasus Korupsi, Kadis Pertanahan Berau Supriyanto Diputus Bebas, SK Pemberhentian Dicabut

Baca juga: Diduga Korupsi Pengadaan Solar Cell Rp 90,7 Miliar di DPMPTSP Kutim, Kejari Periksa 35 Orang Saksi

Baca juga: Presiden PKS Soroti Narasi Provokatif, Pelemahan Institusi KPK, Pancasila hingga Korupsi Bansos

Negara Rugi Rp 4,5 Miliar

Negara rugi Rp 4,5 Miliar, Kejaksaan beber modus korupsi royalti batubara, libatkan Auditor BPKP.

Kerugian negara sendiri akibat perbuatan tersangka H selaku Direktur Cabang dan Kuasa Direktur CV. JAR yang bergerak dibidang pertambangan mencapai Rp 4,5 Miliar lebih.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembayaran royalti dalam penjualan Batubara dengan memanipulasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) tahun 2019 disinyalir tidak sesuai tarif seharusnya.

"Tarif yang harus dibayar sesuai kalori yang tercantum dalam Report of Analysis (ROA) dengan gross calori value 6.668 kcal/kg dengan tarif 7%, namun yang dibayarkan hanya dengan tarif 3%," tegas Aspidsus Kejati Kaltim Emanuel Ahmad, Jumat (11/6/2021) hari ini.

Selain itu juga terdapat penjualan batubara dengan tidak membayar royalti, sehingga terdapat selisih pembayaran royalti yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Sebesar Rp. 4.503.087.964.28 (empat miliar lima ratus tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen), sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provnsi Kaltim dengan surat Nomor : SR- 201PW11/5/2020 tanggal 6 Oktober 2020," beber Emanuel Ahmad.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved