Breaking News:

Berita Daerah Terkini

Soal Isu Pencopotan Makmur HAPK dari Ketua DPRD, Dewan Penasihat Golkar Kaltim Ngaku tak Tahu Menahu

Soal isu pencopotan Makmur HAPK dari Ketua DPRD Kaltim, Dewan Penasihat Golkar Kaltim ngaku tak tahu.

Dok. Tribunkaltara.com
Ilustrasi - Surat PAW dan Syarifuddin Gairach, Anggota dewan penasihat partai Golkar Kaltim menyatakan tidak mengetahui wacana PAW ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, melalui surat persetujuan DPP Partai Golkar yang beredar. (Dok. Tribunkaltara.com) 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Soal isu pencopotan Makmur HAPK dari Ketua DPRD Kaltim, Dewan Penasihat Golkar Kaltim ngaku tak tahu.

Pergantian Antar Waktu ( PAW) pimpinan DPRD Provinsi Kaltim sisa jabatan 2019-2024, Makmur HAPK yang ditandai dengan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Partai Golkar, diakui tidak diketahui oleh anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Kaltim.

Syarifuddin Gairach, yang merupakan anggota dewan penasihat partai Golkar Provinsi Kaltim menjelaskan, dirinya tak tahu menahu apa yang menjadi dasar diterbitkannya surat oleh DPP Partai Golkar, yang berisi pernyataan persetujuan terhadap PAW ketua DPRD Kaltim tersebut.

Syarifuddin menuturkan, seharusnya jika sesuai prosedur dan panduan organisasi, kebijakan strategis seperti PAW tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme dan dikonsultasikan kepada dewan penasihat, beserta elemen-elemen partai.

Baca juga: Beredar Surat Persetujuan Penggantian Ketua DPRD Kaltim dari DPP Partai Golkar, Makmur Dicopot?

Baca juga: Siapa Azis Syamsuddin? Terseret Korupsi Wali Kota Tanjungbalai, Politisi Golkar, Bakal Diperiksa KPK

“Terkait alasan kenapa pak Makmur diganti, saya juga tidak mengerti, tidak ada wacana sebelumnya, dan dari pengurus DPD juga belum ada yang membahas hal tersebut kepada dewan penasihat, maka saya juga bertanya, siapa yang memberi usulan PAW itu,” terang Syarifuddin kepada Tribunkaltara.com pada Sabtu (19/6/2021).

Syarifuddin mengemukakan bahwa PAW biasanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran, tindak pidana atau sikap-sikap yang merugikan partai.

Namun, menurutnya, ia belum mendapatkan alasan yang jelas mengapa PAW tersebut bisa disetujui oleh DPP melalui surat yang langsung ditandatangi oleh ketua umum parta Golkar, Airlangga Hartanto tersebut.

“Jika pak Makmur itu melakukan pelanggaran, tersandung tindak pidana, atau hal-hal yang merugikan partai di tengah masa jabatannya di DPRD, maka memang harus diganti dengan PAW, tapi itu juga harus dibahas secara menyeluruh dengan elemen partai yang lain, dengan dewan penasihat sampai organisasi pendukung partai, kalau seperti ini curiganya ada sesuatu,” sambung Syarifuddin menjelaskan.

Diketahui sebelumnya beredar surat dari DPP partai Golkar tertanggal 16 Juni yang berisi persetujuan Pergantian Antar Waktu ( PAW) ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, yang digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud.

Sementara dari pihak pengurus DPD Golkar Kaltim yang dinyatakan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar, M Husni Fahruddin, belum menerima surat fisik dari DPP Partai Golkar, dan baru mengetahui kabar tersebut dari awak media.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved