Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Soal Polemik Speedboat Non-Reguler, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Baya menginginkan agar pihak pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab mengenai polemik speedboat.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI
Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Albertus Stefanus (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Baya menginginkan agar pihak pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab mengenai kewenangan pengawasan speedboat non-reguler.

Menurutnya, pihak dewan kini tengah mengusulkan agar Kementerian Perhubungan membuat suatu aturan khusus mengenai pelayaran di Kaltara.

Baca juga: Jadwal Speedboat Rabu 30 Juni 2021 Rute Malinau-Tarakan, Penumpang Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19

Dengan mempertimbangan karakteristik kondisi daerah, tanpa melupakan aspek keselamatan.

Hal ini ia ungkapkan saat ditemui di Gedung DPRD Kaltara, Rabu (30/6/2021).

"Dari sisi aturan kita sedang mengkaji bersama-sama dengan KSOP, Dishub untuk dikonsultasikan dengan pihak yang lebih tinggi seperti Kementerian," ujar Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Baya.

"Dan karena karakteristik daerah kita itu berbeda-beda, sehingga kita meminta adanya dasar aturan khusus dari Kementerian," katanya.

"Kita ingin adanya aturan yang sesuai dengan kondisi lokal kita, tetapi juga tidak menyalahi aturan keselamatan.

Sehingga kalau sudah aturannya, pihak-pihak tidak lagi saling lempar tanggung jawab," tambahnya.

Ditanyakan mengenai standar spesifikasi speedboat non-reguler, Albertus mengatakan secara teknis spesifikasi speedboat telah ada aturannya berdasarkan jarak tempuh.

Seperti halnya banyaknya jumlah mesin, posisi tempat duduk penumpang, hingga batas maksimal penumpang.

Ia mengatakan, seharusnya secara teknis tiap speedboat non-reguler yang ada, sudah harus memenuhi kriteria tersebut.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Bebatu Tunggu Anggaran Pusat, Dijadikan Pelabuhan Feri dan Speedboat

Sehingga pihaknya bersama dengan dinas terkait kini menginginkan adanya aturan khusus yang bisa mengakomodir karakteristik atau perbedaan alat transportasi pelayaran di tiap wilayah di Kaltara, baik moda transportasi antar kecamatan, atau antar kabupaten.

"Seharusnya secara teknis, speedboat yang sudah ada sekarang, sudah harus memenuhi kriterianya, karena ke depan kita ingin ada aturan mengenai speedboat ini yang mempertimbangkan karakteristik lokal," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved