Berita Malinau Terkini
Resmi Menjabat Kapolres Malinau, AKBP Reza Pahlevi Beber Program Kerja Awal: Ikut Bantu Penguatan 3T
Pucuk pimpinan di Kepolisian Resor (Polres) Malinau secara resmi dijabat oleh AKBP Reza Pahlevi menggantikan AKBP Agus Nugraha.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pucuk pimpinan di Kepolisian Resor (Polres) Malinau secara resmi dijabat oleh AKBP Reza Pahlevi menggantikan AKBP Agus Nugraha.
AKBP Reza Pahlevi sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kalimantan Utara.
Sementara, Kapolres Malinau sebelumnya AKBP Agus Nugraha mendapat promosi tugas baru sebagai Wadir Reskrimsus Polda Kalimatan Utara.
Kapolres Malinau AKBP Reza Pahlevi kepada wartawan menyampaikan, sebelumnya telah dua kali menginjakkan kakinya di Bumi Intimung.
Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 3, Target Testing Meningkat, Ketersediaan Rapid Tes di Malinau hanya 4.700
"Sebelumnya sewaktu masih bertugas di Direktorat Polda Kaltara, saya pernah ke sini dalam rangka supervisi, sekira 2 bulan lalu. Jadi ini adalah kali ke dua," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (11/8/2021).
Senin lalu (9/8/2021), serah terima jabatan Kapolres Malinau dilaksanakan di Mapolda Kaltara dipimpin Kapolda Kaltara, Irjen Pol Bambang Kristiyono.
Reza Pahlevi menyampaikan prioritas utama setelah dilantik adalah terkait penanganan Covid-19. Selain keamanan dan ketertiban masyarakat, menyokong pengoptimalan 3T(testing, tracking dan treatment).
Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Lakukan Mutasi Besar-besaran, Kapolres Malinau Turut Diganti
"Fokus utama penanganan Covid-19. Program pertama kami adalah memback-up pelaksanaan treatment, termasuk tugas treatment dan tracing dalam rangka penanganan Covid-19 di Malinau," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan untuk koleganya, AKBP Agus Nugraha yang juga diamanahkan jabatan baru di Polda Kaltara.
Menurutnya keamanan, kondusifitas daerah hingga penanganan Covid-19 di Bumi Intimung memerlukan kerja sama masyarakat, pemerintah dan institusi lain di daerah.
(*)