OPINI

Dinamika RUU HKPD - Tambahan Porsi Dibidik, Tata Kelola Harus Ciamik

DALAM dinamika pematangan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), mengemuka pandangan “out of the box” Gubernur Kaltim.

Editor: Sumarsono
DOK/TRIBUNKALTIM
Aji Mirni Mawarni 

Kontribusi vs “Jatah Porsi”

Mari kita cermati data perbandingan kontribusi Kaltim dalam PDRB Nasional dengan pendapatan APBD Kaltim. PDRB Kaltim mulai tahun 2013 hingga 2019 tercatat; Rp519,131 triliun / Rp527,515 triliun / Rp503,691 trilun/ Rp509,085 triliun / Rp592,502 triliun / Rp638,12 triliun / Rp 653,68 triliun.

Adapun pendapatan APBD Kaltim mulai tahun 2013 hingga 2019 yakni; Rp11.940.096.024.641 / Rp11.192.326.880.287 / Rp10.497.631.453.406 / Rp7.762.674.455.113 / Rp8.223.730.774.720 / Rp8,541 triliun / Rp10,75 triliun. Dari data ini terlihat, hanya sekira lima persen dari kontribusi PDRB Kaltim yang dikembalikan ke Kaltim.

Semua elemen di Kaltim perlu berjuang keras, kompak, dan sinergis agar daerah mendapat porsi anggaran lebih besar. Ini bukan soal “Indonesia-sentris vs Daerah sentris” atau tidak peduli daerah lain dalam wilayah NKRI, tapi soal keadilan.

Dalam fase perjuangan sebelumnya, gugatan Judicial Review UU 33 tahun 2004 telah ditolak MK. Perjuangan menuntut otonomi khusus pun kandas.

Senada dengan pandangan Sekprov Kaltim, saya menilai perlu transparansi plus keseimbangan data antara pusat dan daerah soal acuan perhitungan DBH.

Baca juga: Ingin Fokus Sebagai Pimpinan Banggar DPD RI, Hasan Basri Bantah Maju Calon Ketua KKSS Kaltara

Terkait besaran DBH, perlu pembahasan bersama antara pusat dan daerah. Semua harus terbuka, terang benderang, juga “adil dan beradab”.

Namun PR belum selesai. Aspek yang juga sangat krusial setelah berjuang menambah porsi DBH adalah kemampuan mengelola dana secara amanah dan optimal.

Pemda di Kaltim harus terus mencegah korupsi dan penyimpangan. Juga meningkatkan penyerapan anggaran. Silpa yang besar justru bikin pusat tidak percaya daerah bisa mengelola dana besar.

Pemda juga harus mumpuni dalam mengelola APBD dan program turunannya. Jangan hanya jadi budget maximizer; dengan kondisi uang APBD habis, tapi tak bermanfaat nyata buat rakyat.

Jadikan APBD benar-benar untuk rakyat dan pembangunan, tak semata terkuras untuk belanja pegawai. (*)

* Anggota MPR RI / Komite II DPD RI

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved