Minyak Global Mahal: Kemandirian Energi, Mendesak

Oleh: Dr Margiyono

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan 

TRIBUNKALTARA.COM - Gejolak Timur Tengah berdampak luas. Harga minyak global terkerek naik. Banyak negara mabuk simalakama. Naikan BBM salah tidak naikan juga salah. Jika dinaikan imbasnya kemana-mana dan pasti memanas.  Di tengah kesulitan itu pemerintah Indonesia terpaksa naikan harga BBM non-subsidi. 

 Akan tetapi, BBM bersubsidi harganya tidak berubah. Sehingga, potensi kenaikan beban masyarakat ditanggung oleh kantong pemerintah. Kebijakan kenaikan BBM non subsidi adalah  pilihan kritis, tetapi  paling realistis. Karena jika dibiarkan,  beban ABPN makin berat. 

Kebijakan tersebut dipandang sebagai jalan tengah. Win-win solution. Membagi beban dengan golongan atas dengan tetap melindungi golongan miskin. Meskipun pembeli BBM subsidi tidak semuanya orang miskin. Kenaikan harga BBM non subsidi dilakukan untuk mengurangi beban fiskal dan menjaga stabilitas. 

Fiskal yang kuat menjadi penentu stabilitas dan pertumbuhan  ekonomi. Bahkan menjadi penentu ketahanan nasional. Karena itu upaya menciptakan kemandirian energi adalah sebuah keniscayaan.

Baca juga: Ekonomi Indonesia di Tengah Konflik Global

Stabilitas Ekonomi

Di tengah tekanan global pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah. Asumsi harga BBM di APBN 2026 sekitar 80$/barel. Jika diatas asumsi maka pemerintah harus merogoh kantong lebih dalam untuk nambah subsidi. Meskipun begitu Pemeintah juga sudah menyiapkan skenario jika harga minyak global mencapai 100 $/barel. 

Naiknya harga BBM global mendorong pemerintah menyesuaikan harga jual BBM. Untung, terdapat beberapa jenis BBM dengan harga yang variatif. Dari yang bersubisdi hingga non subsidi.  Keputusan menaikkan BBM non-subsidi merupakan opsi yang paling optimal. Karena, tidak menyentuh apalagi mengusik masyarakat bawah.

Harga BBM non subsidi memang mengikuti harga pasar. Jika harga global naik maka, harga dalam negeri otomatis naik. Dampak dari penyesuaian itu secara ekonomi, sosial dan politik  relatif kecil. Karena hanya terbatas pada masyarakat penggunannya yang memang berkantong tebal.

Berbeda jika yang  dinaikkan BBM subsidi. Risiko ekonominya jauh lebih besar karena, dampaknya langsung dirasakan kelompok masyarakat kebanyakan. Apalagi hampir seluruh sektor ekonomi sangat bergantung pada transportasi dan distribusi yang menggunakan BBM. 

Jika harga BBM subsidi naik, maka biaya produksi akan ikut meningkat. Ujung-ujungnya para produsen  menimpaka beban tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.  Sungguh makin berat beban masyarakat yang berpendapatan rendah.  

Secara makro, selain  memotong daya beli, menekan konsumsi, juga mendorong biaya transportasi dan produksi. Ujung dari cerita itu  adalah kenaikan  inflasi. Usaha menekan inflasi menjadi sangat penting. 

Apalagi nilai tukar rupiah belum sepenuhnya pulih. Pelemahan rupiah dari kisaran Rp16.000 menuju Rp17.000 per dolar AS, akan menambah beban biaya impor. Hal itu bisa  memicu kenaikan harga bahan baku impor  di berbagai sektor. Oleh karena pengendalian inflasi baik dari sisi domestik atau eksternal menjadi mutlak untuk dilakukan. 

Kemudian jika BBM bersubsidi dinaikan maka, secara sosial, rumah tangga yang berada pada  hampir miskin jatuh  menjadi miskin. Itu artinya sebagian besar kelompok menengah juga akan turun kelas. Karena itu kenaikan  harga BBM subsidi juga dinilai membawa risiko secara sosial juga  politik. Bukankah, pada saat daya beli melemah dan harga kebutuhan meningkat, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. 

Untung harga minyak bersubsidi tidak dinaikan sehingga risiko itu tidak terjadi. Meskipun APBN agak sedikit ngos-ngosan posisi; daya beli, biaya produksi dan inflasi tetap terjaga. Sehingga stabilitas harga, ekonomi, sosial dan politik masih tetap terjaga.

Menuju Kemandirian Energi