Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Pegawai KPK Pendukung Novel Baswedan Cs Diperiksa, Hotman: Inspektorat Enggak ada Kerjaan Itu

Pegawai KPK pendukung Novel Baswedan bersama dengan seluruh pegawa yang dpecat dar KPK diperiksa, Hotman Tambunan: Inspektorat enggak ada kerjaan itu.

Tribun Jabar / Gani Kurniawan
ILUSTRRASI - KPK. (Tribun Jabar / Gani Kurniawan) 

"Kita lihat kesewenangan terjadi tanpa malu-malu. Bahkan yg seharusnya bisa berbuat justru “lari” dari tanggungjawab."

"Inilah masa yang berulang. dg lebih buruk! Ketika sejumlah anak muda yg teguh hati memberantas korupsi justru disingkirkan oleh kekuasaan," tulis Febri pada akun Twitter-nya, @febridiansyah, Jumat (17/9/2021).

Lanjutnya, Febri menyebut dugaan penyingkiran kepada pegawai-pegawai KPK itu terus terjadi.

Meskipun begitu, lanjut Febri, sejumlah pegawai yang diberhentikan itu masih mau bertahan di KPK.

"Tidak banyak yg tahu, upaya penyingkiran terjadi berulang-ulang.. mulai dr janji jabatan di BUMN, kriminalisasi, fitnah, teror hingga TWK."

"Kenapa anak2 muda ini masih bertahan? Sederhana, karena cinta."

"Ada impian. Ingin melihat anak-cucu kita ke depan hidup lebih baik tanpa korupsi," lanjutnya.

Febri pun menganggap fenomena pemecatan 56 pegawai KPK ini sebagai catatan sejarah bahwa pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah.

Baca juga: Novel Baswedan Cs Dipecat KPK, Fahri Hamzah Tak Percaya Niat Jahat Lembaga Pimpinan Firli Bahuri

Di sisi lain, ia juga mengenang setahun dirinya hengkang dari lembaga anti-rasuah itu.

"Saya tidak sekuat mereka yg tetap bertahan dlm badai. Hari ini tepat setahun saya ajukan pengunduran diri dr KPK."

"Anak-anak muda ini jadi catatan sejarah perjalanan bangsa."

"Pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah. Kekuasaan yang busuk tidak akan pernah nyaman denga keberadaan mereka," jelas dia.

Dengan perasaan campur aduk, Febri berharap teman-teman pegawai KPK bisa tetap menegakkan kepala ketika meninggalkan KPK.

Karena bagi Febri, 56 pegawai KPK ini sudah berjuang memberantas korupsi secara hormat.

Ia pun menambahkan gambar pita hitam sebagai bentuk hormat kepada 56 pegawai KPK tersebut.

"Tapi saya paham, kita pamit dengan kepala tegak. Setelah dengan sehormat-hormatnya melawan."

"Dan kita juga mengerti, perjuangan memberantas korupsi sama sekali belum selesai.

"Kita akan berjalan terus, teman2.. Dan, kita akan kembali. merebutnya!," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021.

Dari jumlah tersebut, enam orang di antaranya merupakan pegawai yang menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara untuk bisa bergabung kembali dengan KPK.

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," ucap Wakil Ketua KPK Alexandre Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021), melansir Tribunnews.com.

Pemberhentian tersebut lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021.

Dalam SK tersebut puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri membantah pihaknya telah mempercepat waktu pemberhentian kepada 56 pegawai tersebut.

Baca juga: KPK Pastikan Eks Bupati Kutim Ismunandar & Terpidana Korupsi Selamat dari Kebakaran Lapas Tangerang

Firli mengatakan pemberhentian telah sesuai batas waktu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Jadi, bukan percepatan. Tapi memang dalam durasi yang dimandatkan oleh UU. Saya kira begitu," kata Firli.

Satu di antara puluhan pegawai itu telah pensiun per Juni lalu.

Faisal Sebut Pimpinan Kejam dan Buta Hati

Mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama 15 tahun, Faisal sebut pimpinan kejam dan buta hati: Jangan takluk di hadapan kuasa.

Faisal merupakan seorang mantan pegawai KPK, yang bersama-sama dengan 55 pegawai KPK yang telah dipecat oleh pimpinan KPK Firli Bahuri.

Dalam kesempatan diwawancarai, Faisal menyatakan uneg-unegnya sebelum akhirnya, pada 1 Oktober 2021 mendatang, ia tak lagi menjadi pegawai KPK.

Faisal dan kawan-kawannya harus meninggalkan KPK, setelah gagal menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN) melalui metode asesmen Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK).

Baca juga: Novel Baswedan Cs Dipecat KPK, Fahri Hamzah Tak Percaya Niat Jahat Lembaga Pimpinan Firli Bahuri

Seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdepak dari lembaga antirasuah mengungkapkan isi hatinya di akhir masa penugasannya.

Dia adalah Faisal, salah seorang dari 56 pegawai yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui metode asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Faisal bersama 55 rekannya tidak akan lagi bekerja di KPK per 1 Oktober 2021, karena pimpinan KPK telah memecat mereka pada 30 September 2021.

Faisal menyebut bahwa pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri telah secara kejam menggusur 54 pegawai komisi antikorupsi.

"Pimpinan KPK secara kejam telah menggusur kami, 56 pegawai KPK. Mereka telah buta-hati mendepak anak kandungnya sendiri. Atau, sejak awal barangkali kami memang dianggap anak haram. Sebuah perangai yang bengis dan semena-mena," kata Faisal lewat keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021).

Bengis, karena Faisal merasa pimpinan KPK tak menghiraukan hak asasi manusia (HAM) ke-56 pegawai KPK. Padahal sebagai manusia, kata dia, 56 pegawai memiliki perasaan.

Hak itu, kata Faisal, tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tak berlaku oleh negara, apalagi oleh sekadar pimpinan KPK.

Dia mengatakan, tidak menghormati HAM yang 56 pegawai punyai menunjukkan bobroknya penghormatan terhadap martabat manusia oleh KPK.

"KPK secara kejam dan tuna belas-kasihan acuh kepada martabat kemanusiaan kami. KPK tak mengakui hak asasi manusia kami, dimana kami disudutkan sebagai pihak yang lemah, terancam, tak dapat membela diri, tak berguna," kata Faisal.

Baca juga: KPK Pastikan Eks Bupati Kutim Ismunandar & Terpidana Korupsi Selamat dari Kebakaran Lapas Tangerang

Sikap semena-mena, karena ia merasa pimpinan KPK mengabaikan temuan fakta dari Ombudsman RI.

Padahal, kata Faisal, Ombudsman telah terang-benderang mengungkapkan adanya pelanggaran administrasi dalam proses asesmen TWK pegawai KPK.

"Terlebih, KPK silap mata atas rekomendasi Ombudsman," kata dia.

Sementara sikap biadap, dikatakan Faisal, karena pimpinan KPK telah memecat 56 tanpa basis alasan yang kuat. Argumen pemecatan 56 pegawai dirasa amat oleng, guncang, goyang, dan labil.

Alhasil karena sikap pimpinan KPK itu semua, ia dan 55 pegawai terancam kehilangan penghasilan, yang Faisal ibaratkan sebagai 'oksigen.'

"Otomatis dalam beberapa waktu ke depan kami akan kehilangan oksigen. Bukan cuma oksigen buat pribadi, tapi juga oksigen buat keluarga. Kami dimatikan secara terburu-buru dan sadis. Bagaikan kelakuan immoral dan brutal orang-orang Gerakan 30 September 1965," katanya.

Kendati demikian, Faisal tak bisa berbuat apa-apa lantaran Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK soal pemecatan 56 pegawai telah terbit. Karena itu, dirinya mohon pamit.

Walaupun begitu, selama di KPK, Faisal percaya bahwa sebuah tugas tak mungkin usai tanpa bantuan orang lain.

"Terima kasih layak terucapkan. Saya layangkan apresiasi kepada rekan-rekan di KPK. Semuanya. Tanpa kecuali. Tulus. Saya tak akan minta maaf. Sebab, saya percaya, teman-teman sudah memakbulkan maaf tanpa saya mengiba-iba. Dan, yakinlah, sejak pertama bertemu, lantas bekerja sama dan bersama bekerja, hari demi hari di KPK, saya sudah memutihkan hati. Harapan sebaliknya tentu mirip," tuturnya.

Faisal juga menilai wajah boleh berganti. Tapi, ide dan perjuangan harus tetap bergentayangan, berkawin dengan pikiran-pikiran kontemporer yang tumbuh. Ia meminta rekan-rekannya tidak ciut menghadapi penguasa.

"Jangan takluk di hadapan kuasa. Tetaplah berani berpolemik secara dinamis dan terbuka, meski tempat pijakan kita dengan kekuasaan sudah berjarak jauh," ujarnya.

Dia juga menilai momen kali ini adalah suatu kewajaran bila mereka tunduk dahulu.

Baca juga: Sederet Fakta Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Ditahan KPK, Kepala Desa Ini Beri Respons Berbeda

Namun, dia mengingatkan mereka tidak keok, tidak menyerah. Ada saatnya nanti, angin berpihak. Yang penting, tegas dia, tetaplah berusaha menjaga integritas.

"Dalam keyakinan saya, dalam waktu yang tak lama ke depan, KPK akan sunyi. Tetapi, ingatlah, sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Sunyi tidak berarti diam. Dia adalah nada yang ketika waktunya tiba akan terdengar nyaring. Terima kasih atas segala-galanya selama 15 tahun pengabdian saya di KPK," kata Faisal.

Novel Baswedan Cs Dipecat KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memecat 56 pegawai, termasuk Novel Baswedan, Fahri Hamzah tak percaya ada niat jahat di lembaga pimpinan Firli Bahuri.

Pemecatan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK) mendapat sorotan dari eks DPR RI, Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora itupun justru memberi dukungan ke KPK.

Bahkan Fahri Hamzah sempat menyinggung bahwa dipecatnya Novel Baswedan Cs bukan suatu niat jahat di tubuh lembaga pimpinan Firli Bahuri itu.

Diketahui pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs lebih cepat satu bulan dari batas maksimal pemecatan pegawai pada 1 November 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan sudah ada dengan pemerintah terkait keputusan tersebut.

Nurul juga menyingung keputusan tersebut tidak melanggar hukum karena mengacu pada Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 yang menyatakan proses TWK tidak diskriminatif dan konstitusional.

Sekaligus, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Alih Pegawai KPK menjadi ASN, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021.

"Kami ingin memberikan keputusan berdasarkan hukum yang kuat, permasalahan ini diajukan kepada lembaga-lembaga negara khususnya yang memiliki kompetensi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)."

"MK pada 31 Agustus 2021 sudah memutuskan, lalu MA pada 9 September 2021 sudah memutuskan dan kami sudah tindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk formasi PNS yaitu KemenPAN-RB, sementara teknis kepegawaian dengan BKN."

Baca juga: MK Tolak Gugatan Pegawai KPK soal TWK, 4 Hakim Berpendapat Berbeda, Novel Baswedan Angkat Bicara

"Karena itu pada 13 September menindaklanjuti keputusan MA, maka kami keluarkan SK sebagaimana hasil akhir dari kordinasi. Jadi ini bukan percepatan, tapi dalam durasi yang dimandatkan oleh Undang-Undang," jelas Nurul, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (15/9/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri menambahkan, tidak ada istilah percepatan atau perlambatan.

Firli Bahuri mengklaim semua keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan Undang-Undang.

"Kita tunduk pada Undang-Undang, jadi tidak ada istilah percepatan atau perlambatan, sesuai keputusan saja," tambah Firli Bahuri.

Ia menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung.

Sehingga, pihaknya akan menindaklanjuti asesmen TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN).

"KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN.

Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," ungkapnya.

Didukung Fahri Hamzah

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mendukung pemecatan Novel Baswedan Cs.

Menurut Fahri Hamzah, pemecatan tersebut adalah ujung dari perjalanan panjang untuk melakukan konsolidasi kelembagaan.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat berkoar di Twitter pribadinya, @Fahrihamzah pada Rabu (15/9/2021) kemarin.

"Ini adalah ujung dari perjalanan panjang untuk melakukan konsolidasi kelembagaan," kata Fahri Hamzah, dikutip Tribunnews.com, Kamis (16/9/2021).

Fahri Hamzah menyebut aksi pemecatan Novel Baswedan Cs dari KPK bukan sebagai pelemahan dalam memberantas korupsi.

Ia menyampaikan agar publik tidak perlu meragukan kinerja KPK meski beberapa pegawainya tak lagi bekerja di sana.

Cuitan Fahri Hamzah terkait pemecatan 56 pegawai KPK, Kamis (16/9/2021). (Twitter / @fahrihamzah)
Cuitan Fahri Hamzah terkait pemecatan 56 pegawai KPK, Kamis (16/9/2021). (Twitter / @fahrihamzah) (Twitter / @fahrihamzah)

Baca juga: Profil dan Rekam Jejak Novel Baswedan, Penyidik KPK Bakal Jadi Jaksa Agung jika Mahfud MD Presiden

"Jangan percaya bahwa ini pelemahan atau niat jahat menghambat pemberantasan korupsi, tidak!.

Jangan pernah meragukan @KPK_RI hanya karena orang2 tertentu tak lagi di sana. #MajuTerusKPK," tulis Fahri.

Perlawanan dari Novel Baswedan Cs

Diberitakan Tribunnews.com, 56 pegawai KPK yang dipecat menyatakan akan melakukan perlawanan secara hukum.

Mereka mengklaim. pemecatan ini adalah upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi di tubuh KPK.

"Oleh karena itu, walaupun sampai sekarang kami belum mendapatkan SK (Surat Keputusan) pemberhentian, tapi setelah nanti mendapatkan kami akan melakukan perlawanan hukum," kata perwakilan 56 pegawai, Yudi Purnomo Harahap, dalam keterangan video, Kamis (16/9/2021).

Ketua Wadah Pegawai KPK itu berpendapat upaya melemahkan pemberantasan korupsi tak boleh dibiarkan.

Pasalnya, 56 orang yang dipecat merupakan para pejuang antikorupsi, seperti penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang sudah belasan tahun memberantas korupsi.

Pemecatan pun, lanjut Yudi, bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

"Namun pada kenyataannya malah diberhentikan dengan alasan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), padahal arahan presiden pada Mei yang lalu sudah jelas bahwa 75 orang pegawai KPK ini tidak boleh diberhentikan," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Yudi, sebenarnya yang bisa menghentikan pemecatan ini hanyalah Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan maupun selaku pembina kepegawaian tertinggi di Indonesia.

56 pegawai KPK berharap Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan bijak demi upaya untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi.

"Bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berlanjut, harus tetap berjalan, apapun yang terjadi demi menyelamatkan uang rakyat yang telah dikorupsi," ungkapnya.

Baca juga: Kasus Siraman Air Keras Novel Baswedan Hingga TWK Pegawai KPK, Ini Rekam Jejak Laporan di Komnas HAM

Reaksi Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengatakan, dia tidak akan banyak berkomentar mengenai nasib 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan.

Presiden Jokowi mengaku tak turun tangan menyelesaikan polemik tersebut.

Saat ini Jokowi memilih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan tersebut.

"Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK," kata Jokowi ketika bertemu di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan pada 15 September 2021, sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV, Kamis (16/9/2021).

Ada 56 pegawai KPK itu akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 1 Oktober 2021

Pemecatan itu dilakukan karena para pegawai KPK itu dinyatakan tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Sejumlah Pegawai KPK Diperiksa Inspektorat karena Mendukung Novel Baswedan Dkk, https://www.kompas.tv/article/213281/sejumlah-pegawai-kpk-diperiksa-inspektorat-karena-mendukung-novel-baswedan-dkk?page=3

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Pemecatan 56 Pegawai KPK, Febri Diansyah: Kita Lihat Kesewenangan Terjadi Tanpa Malu-malu, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/18/soal-pemecatan-56-pegawai-kpk-febri-diansyah-kita-lihat-kesewenangan-terjadi-tanpa-malu-malu?page=3.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Curhat Pegawai yang Bekerja 15 Tahun: Pimpinan KPK Kejam, Kami Dimatikan Buru-buru dan Sadis, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/18/curhat-pegawai-yang-bekerja-15-tahun-pimpinan-kpk-kejam-kami-dimatikan-buru-buru-dan-sadis?page=3.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fahri Hamzah Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lolos TWK: Jangan Percaya Ini Pelemahan atau Niat Jahat, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/16/fahri-hamzah-dukung-kpk-pecat-56-pegawai-tak-lolos-twk-jangan-percaya-ini-pelemahan-atau-niat-jahat?page=all.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Arif Fajar Nasucha
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved