Berdalih Lihat Arwana, Pertemuan Orang Dalam Istana Bisa Muluskan Andika Perkasa jadi Panglima TNI?

Iapun menyarankan berbagai pihak untuk menunggu dengan sabar pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto di kursi Panglima TNI.

Apalagi, masih ada waktu yang cukup bagi Presiden untuk menunjuk siapa pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Masih ada cukup waktu pada masa sidang yang akan datang untuk segera mengikuti proses, sehingga DPR bisa segera menentukan. Tapi semua berdasarkan suppres dari Presiden," kata politisi Golkar ini.

Dalam video yang diposting TNI AD ke YouTube, Andika Perkasa terlihat berbincang santai dengan Pratikno sembari berkeliling Mabes TNI AD.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Segera Pensiun, Ali Mochtar Ngabalin Bocorkan Kriteria Panglima TNI Pilihan Jokowi

Pratikno sempat melihat akuarium yang berisi ikan arwana, lalu mencoba gerakan pull-up di pusat kebugaran TNI AD didampingi Jenderal Andika.

Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini dikonfirmasi soal pertemuan Pratikno dan Andika Perkasa.

Menurutnya, kehadiran menteri yang dikenal sangat dengan Presiden Jokowi itu hanya kegiatan santai di Mabes TNI AD.

"Jadi Kedatangan Pak Mensesneg ke Mabes AD untuk melihat ikan arwana di taman baru Mabes Angkatan Darat, sama juga melihat suasana-suasana yang di kantor," kata Faldo Maldini.

4 Pertimbangan Jokowi Pilih Panglima TNI baru

Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjayanto mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan soal pemilihan Panglima TNI yang baru.

Menurut Andi, Presiden Jokowi membeberkan 4 poin pertimbangan untuk memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto di antara Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo.

"Presiden Jokowi tadi pagi menyampaikan, pertama siapkan diri untuk mengatasi ancaman yang kompleks, termasuk pandemi Covid-19," tutur Andi kepada Kompas TV, Selasa (5/10/2021).

Lalu, Presiden Jokowi juga akan memilih Panglima TNI baru yang dapat melakukan transformasi pertahanan.

"Transformasi pertahanan itu bisa 25 sampai 30 tahun ke depan.

Jadi, kerangka strategi konseptual jangka panjang yang perlu disiapkan bersama Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI yang baru," ungkapnya.