Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Pekan Ini UMK Tarakan 2022 Diserahkan ke Provinsi Kaltara, Menunggu Keputusan Gubernur

Progres penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan hampir final. Setelah pembahasan panjang diwarnai aksi demo kemarin, Depeko menerbitkan usulan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Kadisnaker Kota Tarakan, Budiono. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Progres penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan hampir final. Setelah pembahasan panjang diwarnai aksi demo kemarin, Depeko menerbitkan usulan sebesar Rp Rp 3.774.378,35.

Angka inilah yang akan diajukan ke Gubernur Kaltara untuk kemudian ditetapkan dalam waktu dekat. 30 November dijadwalkan UMK Tarakan harus sudah ditetapkan. Artinya tersisa lima hari lagi deadline waktu pemerintah mengesahkan UMK Tarakan.

Dikatakan Kadisnaker Kota Tarakan Budiono, nantinya prosedurnya setelah diajukan ke Provinsi Kaltara, Gubernur Kaltara akan menggelar rapat dan melihat usulan rekomendasi yang dikeluarkan Wali Kota Tarakan.

Baca juga: Besaran Upah Masih Dibahas Dewan Pengupahan,Penetapan UMK 2022 Kabupaten Malinau Disepakati Hari Ini

“Memenuhi syarat apa tidak, lampirannya bagaimana. Untuk pengusulan saat ini masih proses,” beber Budiono.

Ia melanjutkan, ia akan secepatnya mengajukan ke Pemprov Kaltara untuk segera disahkan.

“Secepatnyalah. Minggu ini kalau bisa. Karena batasnya tanggal 30 November selambat-lambatnya penetapan,” bebernya.

Baca juga: UMK Nunukan Diputuskan Naik 0,19 Persen, Serikat Buruh Menolak, Apindo: Itu Hal Wajar

Jika terlambat diserahkan tentu saja bisa terjadi deadlock, dan pembahasan panjang memperjuangkan kenaikan UMK ini sia-sia.

“Malah gak ada UMK tahun 2022 mendatang nanti,” bebernya.

Wali Kota Tarakan, dr Khairul saat konferensi pers terkait penetapan Upah Minimum Kota Tarakan di ruang rapat Wali Kota Tarakan, Jumat (27/11/20) (TRIBUNKALTARA.COM / RISNAWATI )
Wali Kota Tarakan, dr Khairul saat konferensi pers terkait penetapan Upah Minimum Kota Tarakan di ruang rapat Wali Kota Tarakan, Jumat (27/11/20) (TRIBUNKALTARA.COM / RISNAWATI ) (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

Adapun lanjut Budiono, usulan yang disampaikan ke Gubernur Kaltara pun belum tentu disetujui.

“Namanya usulan. Gubernur nanti evaluasi, Gubernur biasanya nanti minta saran dari Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara,” lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved