Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Usulan UMK Tarakan Rp 3.774.378,35 Diserahkan ke Gubernur Kaltara, Khairul Tegaskan Tak Bisa Diubah

Usulan pengajuan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan telah diserahkan kepada Pemprov Kaltara pada Kamis (25/11/2021) kemarin.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Usulan pengajuan Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan telah diserahkan kepada Pemprov Kaltara pada Kamis (25/11/2021) kemarin.

Besaran nilai UMK yang diusulkan berdasarkan angka yang ditetapkan pada Rabu (24/11/2021) malam sebesar Rp 3.774.378,35.

Dikatakan Wali Kota Tarakan dr Khairul, penetuan upah itu mengacu pada regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Baca juga: Dewan Pengupahan Belum Dibentuk, Disnaker Malinau Sebut Upah Minimum Kabupaten 2022 Dibahas Besok

Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Itu tertuang dalam pasal 28 ayat 1.

“Perhitungan itu sudah dikaji. Kami hadirkan semua. Ada Pak Kajari, BPS, Disnaker, Pak Kapolres, Disnaker, Kabag Hukum semuanya kita coba buka apakah ada ruang tidak kepala daerah untuk membuat kebijakan dari PP itu, ternyata hasilnya kan tidak bisa,” bebernya.

Sehingga lanjutnya, sebagai kepala daerah harus berpedoman tetap pada regulasi yang diberlakukan.

Baca juga: UMP 2022 Kaltara Naik, Penetapan Upah Minimum Kabupaten Malinau Dijadwalkan Kamis 25 November 2021

“Pemerintah harus berpedoman kepada semua aturan. Kalau semua mau sesuai inginnya kan repot,” cetusnya.

Ia melanjutkan, sebenarnya, jika ingin mengubah maka PP Nomor 36 Tahun 2021 itu yang harus diubah.

Dalam hal ini pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah tersebut.

Wali Kota Tarakan dr Khairul saat membacakan berita acara usulan besaran UMK Tarakan di hadapan Serikat buruh saat berada di Pemkot Tarakan saat menyuarakan kenaikan UMK Tarakan, Selasa (23/11/2021). TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Wali Kota Tarakan dr Khairul saat membacakan berita acara usulan besaran UMK Tarakan di hadapan Serikat buruh saat berada di Pemkot Tarakan saat menyuarakan kenaikan UMK Tarakan, Selasa (23/11/2021). TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH (TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH)

“Perwali masih bisa saya ubah. Perda mungkin masih bis akita revisi bersama. Tapi kalau level PP itu sudah urusan Presiden bersama DPR RI, bukan lagi tupoksi kepala daerah,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved