Berita Kaltara Terkini
Dinas Lingkungan Hidup Kaltara Sebut Amdal di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi Masih Berjalan
Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara menyampaikan perizinan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk proyek pembangunan KIPI.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara menyampaikan perizinan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk proyek pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi masih berproses.
Menurut Kepala DLH Kaltara Hamsi, Amdal untuk KIPI akan diterbitkan per jenis kegiatan usaha.
"Amdal nanti itu per kegiatan, jadi nanti masing-masing dari pemrakarsa kegiatan itu melakukan apa jenis usahanya," kata Hamsi, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Di KIPI Bakal Dibangun SMK, Luhut: Supaya 15 Tahun ke Depan Putra Kaltara Bisa Memimpin Proyek
Pihaknya mengaku masih menunggu pihak investor yang akan melakukan kegiatan usaha di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
"Kalau sampai saat ini kami menunggu dulu dari pemrakarsa kegiatannya apa," katanya.
Baca juga: Jelang Groundbreaking KIPI, DPRD Ingatkan Masyarakat Kaltara Tak Boleh Jadi Penonton
Hamsi menyampaikan, saat ini proses pengurusan Amdal baru sebatas penyiapan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak investor atau perusahaan.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari DLH Bulungan, dari sembilan perusahaan yang akan terlibat di KIPI, baru tiga perusahaan yang tengah mempersiapkan dokumen kepengurusan Amdal.

"Infonya kalau dari kabupaten berjalan, dokumen sedang mereka siapkan, ada tiga perusahaan, salah satunya PT KIKI, untuk yang lainnya belum," jelasnya.
"Jadi kalau Amdal itu kan prosesnya berjalan," tuturnya.
Baca juga: Sembilan Investor Tertarik KIPI Tana Kuning, Luhut: Kita Cari yang Ada Duitnya, Jangan Cakap Saja
Sebagai informasi, nantinya akan ada sembilan perusahaan yang terlibat di dalam KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Groundbreaking dimulainya pembangunan KIPI, direncanakan akan dilakukan pada 16 Desember mendatang oleh Presiden RI Joko Widodo.
(*)
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi