Breaking News:

Opini

Dampak Putusan MK Terkait Omnibuslaw UU Cipta Kerja terhadap Pembangunan di IKN 'Sepakunegara'

UNDANG-Undang Cipta Kerja atau  Omnibuslaw Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, per tanggal 25 November 2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK

Editor: Sumarsono
DOK PRIBADI
Dr. Isradi Zainal, SH MH, Rektor Universitas Balikpapan/Sekjen FDTI 

Oleh: Dr Isradi Zainal, SH, MH

Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen Forum Rektor PII

TRIBUNKALTARA.COM - UNDANG-Undang Cipta Kerja atau  Omnibuslaw Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, per tanggal 25 November 2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Majelis Konstitusi (MK).

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 meminta Pemerintahan untuk memperbaiki UU tersebut dengan durasi waktu dua tahun.

Dalam putusannya, MA memerintahkan untuk menunda segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja.

Baca juga: Senator Fernando Sinaga: Pemerintah Harus Stop Manuver Pengembang Besar, Fokus Pembahasan RUU IKN

Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam kaitan dengan investasi maka Omnibuslaw Cipta Kerja punya hubungan khususnya menyangkut dasar pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang diatur dalam pasal 165- 172 UU Cipta Kerja. 

LPI merupakan institusi pengelola investasi yang membawa modal baik modal dimiliki maupun dikerjasamakan.

LPI diharapkan akan mampu mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam pasal 165-172 UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan investasi maka dibetuk LPI yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai asset secara panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved