Berita Malinau Terkini
Dikhawatirkan Berujung Kluster Sekolah, DPRD Malinau Usul PTM 100 Persen Diurungkan Januari Ini
Dikhawatirkan berujung kluster sekolah, Komisi 1 DPRD Malinau usul PTM 100 persen diurungkan Januari ini.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Dikhawatirkan berujung kluster sekolah, Komisi 1 DPRD Malinau usul PTM 100 persen diurungkan Januari ini.
Komisi 1 DPRD Malinau meminta pemerintah daerah mempertimbangkan matang-matang rencana PTM 100 persen di Malinau.
Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas 100 persen tersebut mengundang masalah baru. Risiko terjadinya kluster Covid-19 di sekolah akan semakin tinggi.
Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen Tunggu Edaran Resmi, Kegiatan Belajar di Malinau Masih Hybrid
Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Dolvina Damus mengatakan, meskipun kebijakan tersebut lahir dari SKB 4 Menteri, namun tiap daerah seyogianya mengadopsi kebijakan berdasarkan analisa kerawanan.
"Tatap muka 100 persen ini sebenarnya mengkhawatirkan. Kita paham betul bagaimana risiko anak terpapar Covid-19 sangat tinggi. Utamanya sepulang sekolah.
Di beberapa wilayah saat ini, ada tambahan angka kasus aktif, termasuk di Kaltara. Belum lagi varian-varian baru. Ini mesti dievaluasi dulu," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (5/1/2022).
Perempuan yang juga merupakan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malinau tersebut menyampaikan, jika hasil analisa Dinas Kesehatan menunjukkan tanda-tanda kenaikan Covid-19, sebaiknya PTM 100 persen ditunda.
Dolvina berpendapat, penerapan PTM secara penuh tersebut diurungkan untuk bulan Januari 2022.
Baca juga: Tambang Emas Ilegal di Sekatak Masif, Polres Bulungan Stop Pasokan Sianida, Sebut Personel Terbatas
Menurutnya, masalah kesehatan anak jauh lebih penting dibandingkan potensi learning loss akibat pembelajaran hybrid.
Dikhawatirkan akan menambah tugas baru bagi Nakes dan petugas jika terjadi permasalahan di kemudian hari.
"Kebijakan ini mesti diputuskan dengan sangat hati-hati. Perlu ada evaluasi terkait tren peningkatan kasus. Untuk Januari ini, kita usulkan sebaiknya ditunda dulu," katanya.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
