Batas Kawasan Inti IKN Nusantara di Sepaku mulai Dipatok, Puluhan Rumah Warga Sudah Diberi Tanda

Hal itu karena, penjabaran peraturan yang dimuat dalam UU IKN, kini dalam tahap penyusunan untuk penjabaran peraturannya.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab PPU menurut Nicko mesti mengawal aturan tersebut.

"Ini harus kita kawal, sampai aturan selesai dibuat pusat," jelasnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (20/2/2022).

Penjabaran aturan itu nantinya, termasuk di dalamnya aset tanah milik Pemkab PPU, kemungkinan besar  akan beralih menjadi milik pemerintah pusat.

"Salah satunya yang kita kawal aset, karena besar indikasi akan beralih kepemilikan," tambahnya.

Diketahui, lahan milik Pemkab PPU ada beberapa bidang, terdiri dari lahan peternakan seluas 43 hektare, termasuk bangunan Guest House Bupati PPU.

Baca juga: PROFIL Irianto Lambrie, Gubernur Kalimantan Utara Pertama, Mencuat jadi Kepala Otorita IKN Nusantara

 "Aset itu kami upayakan agar tetap bertahan, dan tetap menjadi milik PPU," terangnya.

Sebelumnya, Pemkab mengaku akan berjuang mendapatkan tambahan dana khusus, agar dapat mengimbangi pembangunan di titik inti IKN.

Anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk peningkatan jalan, pembangunan jembatan Pulau Balang, sehingga memudahkan akses menuju IKN Nusantara.

Dana yang dibutuhkan diperkirakan membutuhkan sebesar Rp 1 triliun.

Batas-batas Wilayah IKN Nusantara

Dengan telah ditandatanganinya UU IKN oleh Presiden Jokowi penanda terlaksananya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, sesuai Pasal 1 ayat (2) UU IKN, Ibu Kota Negara bernama Nusantara.

Dari UU IKN disebutkan,  batas wilayah IKN Nusantara, yakni:

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.