Berita Tarakan Terkini

Mendikbudristek Dorong Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Minta Pimpinan Kaltara Wujudkan Ini

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Gubernur Kaltara Zainal.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim saat tiba di Universitas Borneo Tarakan, Rabu (9/3/2022) kemarin. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Memulai kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Dalam pertemuan yang bertujuan untuk menangkap masukan dari pemangku kepentingan di salah satu provinsi termuda di Indonesia ini, Mendikbudristek turut menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui program Merdeka Belajar, terutama kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan sosial bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepada pemimpin daerah, Menteri Nadiem mengatakan melalui Program Merdeka Belajar, Kemendikbudristek ingin mewujudkan visi Presiden Jokowi yaitu mencapai sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Baca juga: Mendikbud Ristek Nadiem Makarim Tiba di Tarakan, Resmikan Gedung Laboratorium Central Imu Hayati UBT

“Ini saatnya untuk kita (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) bergerak bersama mewujudkan visi Presiden. Salah satunya melalui Program Merdeka Belajar,” terang Menteri Nadiem di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, pada Rabu (9/3/2022).

Beberapa kebijakan yang disampaikan Menteri Nadiem pada pertemuan ini adalah terkait penghapusan Ujian Nasional yang diganti dengan Asesmen Nasional, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Rencana UBT Buka Fakultas Kedokteran Akhirnya Dapat Restu dari Menteri Nadiem Makarim

Terkait Kurikulum Merdeka, Menteri Nadiem mengatakan satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih.

Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.

Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim saat tiba di Universitas Borneo Tarakan, Rabu (9/3/2022) kemarin.
Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim saat tiba di Universitas Borneo Tarakan, Rabu (9/3/2022) kemarin. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

“Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Ada kearifan lokalnya, bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi. Bahkan kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah,” kata Menteri Nadiem.

Di samping itu, lanjut Menteri Nadiem, penyederhanaan kurikulum darurat ini efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss).

Baca juga: Guru-guru Nangis di Depan Menteri Nadiem, Curhat soal Honor Rp 100 Ribu: Itu Menyakitkan Hati Saya

“Sekolah-sekolah yang pindah ke kurikulum darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning lossnya ada yang berkurang hingga 50 persen,” ujar Menteri Nadiem.

Selanjutnya, kata Menteri Nadiem, terkait pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. “Program ASN PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer. Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin,” ujar Menteri Nadiem.

“Jadi mohon Bapak/Ibu kepala daerah, dengan pagu yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, dalam DAU (Dana Alokasi Umum) itu ada pagu, ada anggaran untuk bayar guru honorer menjadi PPPK,” tambah Menteri Nadiem.

Menanggapi hal ini, Gubernur Zainal mengapresiasi terobosan-terobosan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Gubernur Zainal mengatakan pimpinan daerah di Kalimantan Utara beserta jajarannya akan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di daerahnya.

“Untuk mendukung visi Presiden, kami bersama seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Kalimantan Utara akan melaksanakan apa yang telah disampaikan Mendikbudristek. Karena kami yakin dengan Merdeka Belajar pendidikan di Kaltara akan menjadi jauh lebih baik lagi,” kata Gubernur Zainal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved