Sertifikasi Halal Sudah Jadi Kewenangan Pemerintah, Wakil Ketua MUI Kaltara Syamsi Sarman Minta Ini

Jauh lebih penting, kata Sarman bagaimana kesadaran produsen agar mau melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.

"Saya tidak mau habiskan energi bahas logo. Kalau maunya gitu ya, saya ikuti saja. Yang lebih penting produk yang beredar di masyarakat memiliki sertifikasi halal. Silahkan ajukan ke BPJPH," tuturnya.

Dia meminta kepada pelaku UMKM di Kaltara untuk tidak khawatir dengan biaya pengurusan sertifikasi halal.

"Kemudahan pasti diberikan, bahkan untuk UMKM yang notabene dari segi permodalan tidak besar, akan dibantu. Bisa juga buat kelompok, jadi pemeriksaan oleh tim auditor dari kami berkelompok," ungkapnya.

Biaya Tak Lagi Jadi Alasan Sertifikasi Halal

Sarman menuturkan, sebelum MUI Kaltara memiliki legitimasi untuk melakukan sertifikasi halal, banyak produsen di Kaltara enggan mengurus labelisasi halal produknya.

"Dulu orang nggak mau ngurus sertifikasi halal karena biayanya besar. Harus ke Kaltim lalu datangkan auditor, biayanya ditanggung oleh pemohon," imbuhnya.

Sejak tahun 2017, MUI Kaltara sudah mendapatkan legitimasi untuk melakukan sertifikasi halal, tetap masih banyak produsen yang tidak mau mengajukan permohonan halal untuk produknya.

Baca juga: Terima 300 Permohonan Halalisasi Produk Makanan dari 2 Daerah, MUI Kaltara Beber Kendala di Nunukan

"Justru produk makanan tradisional yang punya sertifikasi halal. Sementara restoran besar tidak mau labelisasi halal produknya" pungkasnya.

Lanjut Sarman,"Auditor kami ada di Tarakan dan Bulungan. Kami punya sekretariat LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) di sana. Saya pikir tidak ada alasan lagi untuk tidak sertifikasi halal. Karena perjalanan di wilayah Kaltara hanya pakai speedboat," tambahnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis