IPM Terendah se-Kaltara, Anggota DPRD Nunukan Gat Khaleb: Bukan Soal Gedung, Tapi Kualitas SDM

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb sebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan gagal paham soal pengelolaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Diketahui IPM Kabupaten Nunukan, selama tiga tahun terakhir ini, terendah se-Kalimantan Utara (Kaltara). Pada tahun 2019 IPM Nunukan sempat 66,32, lalu pada 2020 turun menjadi 65,79. Sementara itu pada 2021 IPM Nunukan naik menjadi 66,46.

Meski IPM Nunukan setahun terakhir ini sempat naik, namun jika dibandingkan 4 kabupaten/ kota lainnya di Kaltara, peringkat IPM Nunukan tiga tahun terakhir, tetaplah rendah.

Baca juga: Dua Tahun Terakhir IPM Nunukan Terendah se-Kaltara, Bupati Asmin Laura: Beda Satu Poinlah dengan KTT

Menurut Gat Khaleb, indikator penentu IPM harus segera mendapat atensi serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan seperti pendidikan, kesehatan, termasuk pengeluaran per kapita.

Indikator IPM, kata Gat tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus sejalan. Lantaran tiap indikator punya korelasi satu dengan yang lainnya.

"Seberapa banyak warga di Kabupaten Nunukan yang telah mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Warga di wilayah III tidak bisa menjangkau layanan di perkotaan, karena tidak punya biaya. Banyak anak putus sekolah atau tidak bisa mengakses perguruan tinggi, karena faktor ekonomi," kata Gat Khaleb kepada TribunKaltara.com, Sabtu (19/03/2022), pukul 12.30 Wita.

Baca juga: BKIPM Tarakan Sebut Sarpras Penjualan Ikan di Pasar Nunukan tak Layak, Berikut Catatan & Rekomendasi

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat itu, mengatakan Pemkab Nunukan gagal paham dengan peningkatan IPM. Karena menganggap pembangunan gedung sekolah dapat membawa IPM Nunukan keluar dari peringkat ke-5 se-Kaltara.

Bahkan, ia katakan Pemkab Nunukan kurang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Saya tidak setuju kalau dibilang IPM bisa naik dengan membangun gedung sekolah. Walaupun banyak gedung sekolah dibangun, tapi masyarakat tidak bisa sekolahkan anaknya di situ karena masalah ekonomi. Bukan soal gedung, tapi kualitas SDM," ucapnya.

Ia menuturkan konsentrasi dunia pendidikan hari ini adalah soal peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik.

Apalagi kata Gat, konsep merdeka belajar ala Menteri Nadiem Makarim yang meminta guru-guru dapat merancang metode pembelajaran berbasis project untuk memacu kreativitas peserta didik.

"Kalau bicara soal merdeka belajar hubungannya dengan kapasitas dan kapabilitas guru. Dan harus didukung dengan dukungan sarana ajar yang bagus," ujarnya.

Lanjut Gat,"Seberapa besar pemerintah daerah menyekolahkan pegawainya untuk S2 dan S3. Hanya diberikan dana Rp3 juta per orang, lalu selesai," tambahnya.

Belum lagi, para guru mengabdi di wilayah pelosok yang masuk dalam kawasan blank spot (tanpa jaringan internet).