Angka Pengangguran Dipastikan Bertambah, Struktur Ekonomi Malinau Disebut Tertumpu pada APBD

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Angka pengangguran dipastikan bertambah, struktur ekonomi Malinau disebut tertumpu pada APBD.

Rencana penghapusan tenaga non ASN tahun depan dipastikan akan menyumbang angka pengangguran di daerah.

Setidaknya, terdapat 3.064 pegawai non ASN di Kabupaten Malinau yang bakal terdampak langsung jika kebijakan tersebut terwujud di tahun 2023.

Baca juga: Pejabat dan ASN Kementerian Agama Dilarang Buka Bersama, Kemenag Malinau: Edaran Berlaku Internal

Pemuda sekaligus Ketua KNPI Malinau, Halim Pratama memberikan sejumlah usulan terkait perlunya pembenahan sektor perekonomian di daerah, Minggu (3/4/2022).

Halim menyampaikan perlunya antisipasi gelombang angka pengangguran di tahun 2023 mendatang.

Sekira 3 ribu pegawai non ASN di Malinau akan menyumbang kenaikan angka pengangguran.

"Saat ini, Pemkab Malinau menyerap kurang lebih 3 ribu tenaga non PNS atau honorer. Tahun depan katanya dihapus, yang perlu dipikirkan adalah 3 ribu inj dikemanakan nanti," ujarnya.

Menurutnya, sektor jasa hingga serapan tenaga kerja di Malinau masih sangat bergantung pada institusi pemerintahan di daerah, baik instansi daerah maupun instansi vertikal.

"Struktur perekonomian daerah kita masih sangat bertumpu pada APBD. Sebagai contoh, saya diskusi dengan teman-teman pelaku usaha, ASN lambat menerima TPP, volume penjualan mereka turun drastis," katanya.

Baca juga: Harga Sejumlah Komoditas di Pasar Induk Malinau Merangkak Naik, Cabai Rawit Semakin Pedas

Halim mengusulkan agar ada rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan pemuda, khususnya terkait hilirisasi atau pemasaran produk.

Hal ini juga menurutnya untuk memperkuat sekaligus antisipasi potensi pengangguran terkait rencana penghapusan tenaga honorer tahun depan.

(*)

Penulis : Mohammad Supri