Berita Tarakan Terkini

Sikapi Tuntutan Mahasiswa, Ini Kata Wali Kota Tarakan, Singgung Soal Belum Disahkannya UU Sisdiknas

Sikapi tuntutan mahasiswa, ini kata Wali Kota Tarakan, singgung soal belum disahkannya UU Sisdiknas.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH
Aksi dialog bersama Wali Kota Tarakan, Wakil Wali Kota Tarakan, Kapolres Tarakan, Dandim 0907 Tarakan, Pertamina, Disdikbud, DKUKPM Kota Tarakan dan DP3APPKB Kota Tarakan, Rabu (13/4/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Sikapi tuntutan mahasiswa, ini kata Wali Kota Tarakan, singgung soal belum disahkannya UU Sisdiknas.

Tiga poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Tarakan menggugat disampaikan di hadapan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes bersama perangkatnya yang hadir pada Rabu (13/4/2022) sore tadi.

Dikatakan Khairul, menjawab berbagai pertanyaan dan tuntutan mahasiswan pertama persoalan BBM, pihaknya jauh hari sudah melakukan pertemuan bersama unsur terkait di antaranya ada dari pihak Pertamina dan APMS.

Baca juga: Mahasiswa Tarakan Sampaikan 3 Tuntutan, Inginkan Kepastian Tersedianya BBM & Migor Jelang Idul Fitri

“Saya minta pertamina tidak ada kelangkaan. Pertalite dipastikan turun Rp 7.650. Dan itu dijamin Pertamina tidak ada kelangkaan berdasarkan hari Jumat lalu. Pemerintah diminta distribusi supaya tidak ada penimbunan,” urai Khairul.

Kemudian lanjutnya, adapun terhadap pertalite yang saat ini sudah resmi masuk dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), maka tidak boleh lagi pembelian bebas menggunakan jeriken.

Terhadap kelompok nelayan, speedboat, dan usaha mikro, sudah diatur dengan cara diwajibkan melampirkan rekomendasi.

“Mereka tetap saja dilayani pakai jerikan. Cara membedakannya ya harus ada rekomendasi Pemkot Tarakan melalui dinas terkait. Harapannya tidak ada melakukan penimbunan. Mudah mudahan termasuk solar,” urainya di hadapan mahasiswa saat melakukan diskusi sore tadi.

Kemudian terhadap LPG 3 kg, lanjutnya, ia menegaskan sampai saat ini tidak ada kenaikan.

Yang naik hanyalah LPG 5,5 kg.

Selanjutnya, poin kedua yang disampaikan mahasiswa yakni persoalan UU Sisdiknas.

Ia menegaskan, persoalan tersebut, saat ini masih dalam tahap masih uji publik.

Sehingga yang ada saat ini muncul baru berupa draft.

Dan untuk sampai pada tahap pengesahan, prosesnya sangat panjang.

Dalam hal ini Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tentu dilibatkan dalam hal tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved