Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang Minta Pelayanan Kesehatan di Perbatasan Mendapat Prioritas

TRIBUNKALTARA.COM  – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum meminta agar pelayanan kesehatan (Yankes) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mendapat prioritas. Salah satunya adalah program layanan dokter terbang.

“Karena layanan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga saya minta agar diprioritaskan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang via rilis ke TribunKaltara.com, Senin (18/4/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman mengatakan, memang untuk anggaran dokter terbang tahun ini sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, pihaknya tetap berupaya untuk menjalankannya secara optimal.

Baca juga: Soal Rencana Pembangunan Jembatan Bulan, Sekprov Kaltara Sebut Desain & Anggaran Berpeluang Berubah

"Anggaran tahun ini di bawah Rp 1 miliar untuk itu (dokter terbang ). Sasaran kita masih tetap sama, yaitu dua daerah, Nunukan dan Malinau," kata Usman belum lama ini.

Usman menyebutkan, belum lama ini, Dinkes Kaltara telah melakukan layanan dokter 'terbang' di Mensalong, Nunukan.

Ada beberapa jenis penyakit yang akan dilayani, di antaranya penyakit pada anak dan ibu hamil (bumil).

Ia juga mengungkapkan, sasaran dari program ini masih sama seperti yang telah berjalan.

Sebab, pada dasarnya layanan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil.

"Jadi kita akan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat atau daerah sasaran.

Ini melalui survei dan laporan kebutuhan dari daerah setempat. Berbekalkan ini, maka kita datangkan spesialis sesuai kebutuhan," tambahnya.

Artinya, jika ada banyak penyakit anak atau bumil yang butuh pemeriksaan, maka pihaknya akan memberikan prioritas untuk menghadirkan spesialis sesuai kebutuhan.

Termasuk juga dipadukan dengan penanganan soal katarak.

"Tapi untuk katarak, itu harus dilakukan skrining dulu. Jadi nanti kita sesuaikan juga," tuturnya.

Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan untuk menjalankan program dokter 'terbang' ini tetap akan disesuaikan.

Karena ada standarisasi dan lainnya yang harus diperhatikan.

"Kita akan upayakan untuk mengefektifkan anggaran yang tersedia supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jika misal petugasnya terlalu banyak, itu bisa dikurangi," sebutnya.

Termasuk hal yang juga harus dilakukan Pemprov Kaltara adalah memperkuat kerja sama dengan kabupaten setempat untuk sama-sama turun ke lapangan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.

(*)