Slogan Cintai Produk Dalam Negeri Terkait Dengan Warga Perbatasan, Ini Kata Disperindagkop Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Slogan cintai produk dalam negeri terkait dengan warga perbatasan, ini kata Disperindagkop Kaltara.

Disperindagkop dan UKM Kalimantan Utara (Kaltara) menyebut slogan mencintai produk dalam negeri harus dibarengi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perbatasan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hasriyani seusai melakukan sosialisasi perlindungan konsumen di Nunukan, Rabu (20/04/2022), sore.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Kapolres Nunukan Siapkan 150 Personel Untuk Pengamanan Situasi Lebaran Tahun 2022

Diketahui, sore tadi Disperindagkop dan UKM Kaltara memberikan sosialisasi dalam rangka hari Konsumen Nasional 2022 dengan tema 'Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju'.

"Lokasinya kami memilih di Nunukan, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Tentunya banyak produk negeri jiran yang dijual di sini. Tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dalam membeli produk untuk dikonsumsi," kata Hasriyani kepada TribunKaltara.com, pukul 18.45 Wita.

Hasriyani menyampaikan, Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta agar masyarakat Indonesia bangga dengan produk dalam negeri.

Bahkan, kata dia Presiden Jokowi meminta instansi pemerintahan kedepankan penggunaan pemanfaatan produk dalam negeri dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Ketika dituntut dengan slogan mencintai produk dalam negeri, pemerintah harus bisa menyiapkan kebutuhan masyarakat dalam negeri. Contohnya minyak goreng. Empat kabupaten/ kota di Kaltara teriak minta minyak goreng. Sementara Nunukan sedikit anteng," ucapnya.

Lanjut Hasriyani, Kabupaten Nunukan sedikit lebih tenang di tengah Indonesia yang krisis minyak goreng, karena pasokannya mudah didapat dari Tawau, Malaysia. Bahkan dengan harga beli yang lebih murah dibanding produk lokal.

Baca juga: Sebelum Idul Fitri, Pemkab Nunukan Komitmen Bayar THR ASN, Ini Penjelasan Sekretaris Keuangan Daerah

"Inilah PR kami dari pemerintah. Memang harus sinergi pemerintah di provinsi dan kabupaten ketika ada persoalan. Kami tidak tahu masalahnya kalau tidak ada komunikasi," ujarnya.

Untuk mengubah ketergantungan kebutuhan hidup dengan negeri jiran, Malaysia kata Hasriyani, pemerintah harus memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup.

"Waktu Malaysia lockdown yang merasakan sekali dampaknya itu Krayan. Sejak berdiri Pemprov Kaltara bahkan sejak masih gabung dengan Kaltim, kami gelontorkan dana subsidi untuk membantu masyarakat di perbatasan. Tapi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka selama 1 tahun," tuturnya.

Ekspor Impor Ilegal Berdampak Bagi PAD

Hasriyani menjelaskan, belum lagi ekspor impor ilegal yang terjadi di perbatasan berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mencontohkan peredaran daging
Malaysia di Kaltara yang tidak melalui proses karantina bahkan tidak punya label halal.