Rapat Paripurna Rekomendasi LKPj, Gubernur dan Wagub Tak Hadir, DPRD Kaltara Layangkan Interupsi

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sejumlah anggota DPRD Kaltara melayangkan interupsi kepada pimpinan rapat paripurna, saat rekomendasi dari Pansus atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban ( LKPj ) Gubernur Kaltara tahun 2021 hendak dibacakan.

Adalah Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Demokrat yakni Muddain, yang pertama kali melayangkan interupsi.

Dirinya mempertanyakan ketidakhadiran gubernur ataupun wakil gubernur dalam rapat paripurna.

Rapat paripurna tersebut diketahui hanya dihadiri oleh Sekprov Kaltara Suriansyah bersama sejumlah pejabat kepala dinas di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurut Muddain, ketidakhadiran gubernur atau wagub dalam rapat paripurna rekomendasi Pansus atas LKPj Gubernur Kaltara 2021 menyalahi aturan perundangan yang berlaku.

"Kita ketahui bersama lembaga DPRD dan pemerintah berdasarkan amanat Undang-undang bersama menjalankan pemerintahan," kata Muddain, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Dampak Larangan Eskpor CPO, Petani Minta Pemprov Kaltara Tegas, Keluhkan Pabrik Turunkan Harga TBS

"Undang-undang juga mengamanatkan bahwa penyampaian LKPj wajib disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak boleh diwakilkan kecuali berhalangan tetap," ungkapnya.

Politisi Demokrat ini menegaskan, sekalipun partainya adalah pendukung pasangan Zainal Arifin Paliwang - Yansen TP dalam Pilgub Kaltara 2020, bukan berarti kritik tidak dapat disampaikan.

"Kami salah satu partai yang merekomendasikan Pak Zainal dan Pak Yansen sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan kami juga ingin menyampaikan kritikan," katanya.

"Bukan berarti kalau partai pendukung tidak memberikan kritikan ketika melihat sesuatu hal yang salah dalam roda pemerintahan.

Paling tidak di penyampaian rekomendasi ini, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur hadir, bahwa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dari lembaga DPRD untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan," tegasnya.

Senada dengan Muddain, Anggota DPRD Kaltara lainnya yakni Fenry Alpius juga melayangkan interupsi kepada pimpinan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Akbar.

Politisi Golkar ini menyebut, ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur menjadi suatu catatan buruk.

"Ini tentu jadi catatan buruk, kalau kita lihat rekomendasi itu harus dihadiri oleh Gubernnur dan Wakil Gubernur," kata Fenry Alpius.