Berita Nasional Terkini
KPU, DPR, dan Pemerintah Sepakat Honor KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Berapa Besarannya?
Kabar baik usai KPU, DPR, dan Pemerintah sepakat honor KPPS akan naik 3 kali lipat pada Pemilu 2024, berapa besarannya?
Jadi itu sangat wajar kita naikkan tiga kali lipat dari sebelumnya, semua fraksi sepakat," kata dia.
Adapun biaya honor petugas KPPS tersebut masuk dalam anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 yang disepakati oleh Komisi II DPR, pemerintah, dan KPU.
Syamsurizal mengatakan, anggaran tersebut juga mencakup biaya penyelenggaraan pemilihan presiden putaran kedua dan penyediaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.
Menurut rencana, hasil konsinyering tersebut akan diputuskan secara resmi melalui rapat kerja antara DPR, pemerintah, dan KPU paling lambat pada akhir Mei 2022 pekan depan.
"Kita berusaha di bulan Mei ini, apakah itu di akhir Mei benar, kita akan melaksankan rapat barangkali bisa memfinalkan beberapa hal yang sudah kita sepakati," ujar Syamsurizal.
Sebelumnya, Komisioner KPU (kini Ketua KPU) Hasyim Asyari mengatakan, honor petugas KPPS akan naik tiga kali lipat.
Hasyim mengungkapkan, kebijakan ini tak terlepas dari pertimbangan bahwa kerja petugas KPPS tergolong berat.
Terlebih, Pemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak.
“KPPS kan (saat ini) honornya Rp 500.000 dengan beban kerja kayak begitu.
Itu masih dipotong pajak, lho,” kata Hasyim dalam talkshow GASPOL Kompas.com, Selasa (22/3/2022).
“Kita akan naikkan jadi 3 kali lipat, menjadi Rp 1,5 (juta),” lanjutnya.
Baca juga: Ini Kriteria Koalisi Partai Demokrat di Pilpres 2024, Tak Cukup Hanya Kesamaan Visi dan Misi
Honor Petugas KPPS Bakal Naik, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami: Semoga Bisa Direalisasikan
KPU RI berencana menaikan honor bagi penyelenggara pemilu khususnya di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara ( KPPS ) pada Pemilu 2024 mendatang.
Besaran kenaikan diusulkan dari semula Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta untuk setiap petugas penyelenggara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan, usulan kenaikan tersebut tak terlepas dari masukan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota kepada KPU RI.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/ilustrasi-uang-bansos-blt_3.jpg)