Wacana Pembentukan Pansus untuk SOA Penumpang Masih Berlanjut? Ini Kata Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak Pemprov Kaltara terus mengupayakan agar program subsidi ongkos angkut (SOA) Penumpang dapat terealisasi di APBD 2022.

Terakhir, pihak BKAD Kaltara telah berkomunikasi dengan Kemendagri agar mata anggaran subsidi ongkos angkut dapat terakomodasi di sistem perencanaan dan penganggaran terbaru.

Upaya pemprov untuk merealisasikan SOA Penumpang pun mendapatkan respons dari DPRD Kaltara.

Baca juga: Anggaran SOA Penumpang Rp 14 Miliar, Bisa Masuk di APBD Murni atau Perubahan? Ini Kata BKAD Kaltara

Diketahui, Pihak DPRD Kaltara sebelumnya menggulirkan wacana membentuk panitia khusus atau pansus lantaran belum masuknya anggaran SOA Penumpang.

Wacana membentuk pansus tersebut sempat muncul dalam Raker Bersama DPRD Kaltara bersama Dishub, Disperindagkop dan BKAD pada pekan lalu.

Baca juga: Program SOA Penumpang Jadi Polemik, Kepala BKAD Kaltara Jelaskan Duduk Permasalahnnya

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, turut berkomentar terkait wacana pansus tersebut. Politisi Gerindra ini mengatakan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari pemerintah untuk merealisasikan SOA Penumpang.

"Kami ingin harapan masyarakat diakomodir, bagaimana caranya di sana, SOA untuk masyarakat harus dapat," kata Andi Hamzah, Senin (20/6/2022).

"Saya lihat Pak Gubernur sudah menyikapi dan akan memperjuangkan itu, tugas provinsi tentu meminta rekomendasi itu dari Kemendagri, kalau dari kami tentu lebih cepat lebih senang," ungkapnya.

Kendati masih menunggu respons dari pemerintah, Andi Hamzah mengatakan, pihak dewan belum sepenuhnya menutup pintu membentuk pansus di saat program SOA Penumpang belum juga terealisasi.

Baca juga: Soal SOA Penumpang, DPRD Kaltara akan Bentuk Pansus hingga Tolak Bahas APBD, Ini Reaksi Gubernur

Namun, jika program SOA Penumpang sudah dapat terealisasi dan dapat dirasakan oleh masyarakat, maka wacana pembentukan pansus tak lagi diperlukan.

"Ketika harapan masyarakat tidak terealisasi maka rencana tadi itu tetap berjalan tetap berlanjut, sekarang kami menunggu itikad baik dari pemerintah," ujar politisi asal Dapil Nunukan ini.

"Kalau memang ada kejelasan dari pemerintah, pansus itu tidak perlu lagi, karena pansus dibuat untuk mengejar pemerintah melaksanakan SOA itu," kata Andi Hamzah.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi