Berita Nunukan Terkini
DPRD Beri 4 Catatan kepada Pemkab Nunukan, Rahma Leppa Minta Segera Selesaikan Utang
Sidang persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, DPRD Nunuikan berikan 4 catatan kepada Pemkab Nunukan.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: Junisah
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Kabupaten Nunukan beri 4 catatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setelah adanya persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa beri apresiasi atas kinerja Pemda dalam mempertahankan predikat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) selama 7 kali berturut-turut.
Meski begitu setelah memberikan persetujuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, ia memberikan 4 catatan kepada Pemda.
Baca juga: Raih WTP 8 Kali, Gubernur Kaltara Ucapkan Terima Kasih ke BPK RI: Bekerja Keras Tanpa Kenal Lelah
Pertama, DPRD Nunukan mengharapkan kepada Pemda agar menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, disarankan kepada Pemda agar pembayaran hutang kepada pihak ketiga segera diselesaikan.
Ketiga, Pemda harus lebih transparan menyampaikan kepada DPRD apabila terjadi perubahan penginputan anggaran saat terjadi penyesuaian proses pelaksanaan administrasi.
Baca juga: Pemkab Bulungan Tiga Kali Raih WTP, Bupati Syarwani Beri Apresiasi ke OPD: Pertahankan & Tingkatkan
Keempat, berharap agar Pemda tetap menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD dalam menjalankan roda Pemda di Kabupaten Nunukan.
"Segera selesaikan hutang kepada pihak ketiga. Itu yang penting. Jadi begitu selesai kepemimpinan bupati tidak meninggalkan beban hutang bagi kepala daerah selanjutnya," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Jumat (01/07/2022), pukul 13.00 Wita.
Lanjut Rahma Leppa,"Soal PAD tingkatkanlah targetnya. Sehingga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Rahma Leppa menyebut sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp96.785.845.983.63.
Dengan SILPA sebesar itu, kata Leppa Pemda dapat merencanakan program dan kegiatan dengan matang.
Dia menyarankan agar setiap OPD dalam menyusun rencana kegiatan didahului dengan sebuah perencanaan yang terkoordinasi.
Baca juga: Wakil Bupati Nunukan Sebut PAD Tahun Anggaran 2021 Capai Rp176 Milar, Hanafiah: Melebihi Target
"Sehingga alokasi anggaran bagi OPD juga disusun berdasarkan skala prioritas dan kinerja OPD yang bersangkutan," ucapnya.
"Ke depan bagi OPD yang memiliki kinerja yang baik tentu akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku," ujar Leppa.
Sekadar diketahui, pembahasan antara badan anggaran DPRD Nunukan dan tim anggaran Pemda terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD tahun anggaran 2021 sebagai berikut:
