Ombudsman RI Kaltara Temukan 8 Persoalan PPDB di Kota Tarakan, Hasil Pantauan dan Evaluasi

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Berbagai kasus ditemukan dari hasil pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara saat pelaksanaan PPDB Kota Tarakan di akhir Juni hingga awal Juli 2022 kemarin.

Dari total 9 sekolat tingkat sekolah dasar (SD), sekolah tingkat pertama (SMP) dan sekolah tingkat menengah atas (SMA) yang didatangi, ditemukan 8 persoalan dihadapi sekolah dan dikeluhkan calon peserta.

Dikatakan Maria Ulfah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, untuk tingkat SLTA ada empat sekolah yakni SMAN 1 Tarakan, SMAN 2 Tarakan, SMKN 1 Tarakan dan SMAN 3 Tarakan disambangi petugas sejak 27 Juni 2022 sampai 8 Juli 2022.

Baca juga: Masuk Tahapan Daftar Ulang, Panitia PPDB SMAN 1 Tanjung Selor Sebut Kuota Penerimaan Terpenuhi

Adapun pantauan pada 28 Juni 2022 di SMKN 1 Kota Tarakan, hasilnya didapati masih banyak peserta melampirkan dokumen pendukung yang tidak sesuai.

Sehingga peserta harus melakukan perbaikan data inputan, sedangkan aturan penginputan data tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali perbaikan.

“Jika lebih dari 3 kali maka perubahan harus melalui koordinasi dengan pengembang yang ada di Provinsi,” beber Maria.

Selanjutnya pada saat penginputan, ditemukan banyaknya jenis bantuan sosial tidak terkaver dengan pilihan yang tersedia di website https://www.ppdb-kaltaraprov.com/home. Hanya ada 3 pilihan bantuan sosial yaitu KIP, PKH dan BPNT.

Baca juga: Legislatif Persoalkan PPDB Jalur Zonasi, Ini Respons Sekprov Kaltara Suriansyah: Kita Segera Bahas

Kemudian pada 28 Juni 2022, jurnal harian pada laman http://ppdb.tarakankota.go.id/registrasi tidak dapat diakses pada jam 15.00 WITA. Namun masalah berlangsung singkat dan sudah dapat diakses kembali.

Lebih jauh dikatakan Maria, pemantauan sama dilakukan di SMAN 2 Tarakan. Disini pihak sekolah menyampaikan dampak dari kebijakan sistem zonasi yang menyebabkan ada daerah yang jaraknya jauh seperti Mamburungan, Mamburungan Timur, Karungan dan Pantai Amal tidak terkaver.

“ Walaupun calon siswa dapat memilih sekolah negeri lainnya, namun tetap akan berpotensi tidak dapat diterima, disebabkan oleh jauhnya jarak tempuh antara rumah dengan sekolah. Pilihan sekolah swasta lainnya pun terbatas dari keempat daerah tersebut,” urainya.

Selanjutnya tim masih melakukan pemantauan di 2 Juli 2022 terjadi permasalahan penyimpanan data calon peserta didik pada sistem PPDB.

Sehingga dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan se-Kaltara pada tanggal 3 Juli 2022 guna menanggulangi masalah tersebut.

Pada rapat koordinasi tersebut diambil keputusan bahwa pendaftaran diperpanjang hingga 8 Juli 2022, dimana setiap calon peserta didik yang telah mendaftar online harus mengulang pendaftaran di kanal https://www.ppdb-kaltaraprov.com/home.

Informasi diterima pihak Ombudsman dari Sekretaris Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa permasalahan tersebut terjadi dikarenakan adanya migrasi data dari afirmasi, perpindahan orangtua ke jalur zonasi.

Baca juga: DPRD Kaltara Tanyakan Kebijakan PPDB Jalur Zonasi, Sebut Banyak Keluhan Hingga Kualitas tak Merata

“Bahwa penyediaan website/aplikasi pendaftaran PPDB menggunakan pihak ketiga, namun teknisi yang merancang dan menjalankan website telah resign dari perusahaan penyedia sehingga upaya perbaikan sistem sempat terkendala, walupun pada akhirnya data-data peserta didik yang telah mendaftar sejak tanggal 27 Juni tidak dapat diselamatkan,” urainya.