DPRD Kaltara Sebut PPDB Bermasalah, Beri Usulan Solusi ke Pemprov Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara kembali menyampaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya di masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA di Kaltara.

Anggota DPRD Kaltara, Markus Sakke, mengatakan banyak siswa gagal masuk SMA negeri lantaran kapasitas sekolah tak mampu menampung jumlah pendaftaran.

Selain itu, penambahan ruang kelas baru tidak memungkinkan lantaran keputusan tersebut tak bisa diambil oleh kepala sekolah.

"Sangat banyak masalah yang dihadapi masyarakat, saya sudah satu minggu mengurus masalah ini di Tarakan," kata Markus Sakke.

"Di Tarakan ada empat SMA negeri tapi tidak semua bisa menampung itu.

Kepsek tidak bisa mengambil kebijakan seperti penambahan ruang atau penambahan fasilitas," ungkapnya.

Baca juga: PPDB SMAN 1 Tanjung Selor Tahap Daftar Ulang, Panitia Sebut Keluhan Banyak di Masa Pendaftaran

Senada dengan Markus Sakke, anggota DPRD Kaltara lainnya yakni Yancong menilai penambahan ruang kelas bisa menjadi salah satu mengatasi kekurangan kapasitas penerimaan peserta didik baru.

"Antara kapasitas SMA dan lulusan SMP itu memang tidak sebanding," kata Yancong, Selasa (12/7/2022).

Politisi Gerindra itu menyampaikan salah solusi agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat sekolah.

Salah satunya yakni pemerintah perlu memberikan subsidi uang pangkal dan SPP di sekolah swasta bagi siswa yang tak tertampung di sekolah negeri.

"Kami usulkan solusi kalau masyarakat keberatan ke swasta karena kendala biaya," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman RI Kaltara Temukan 8 Persoalan PPDB di Kota Tarakan, Hasil Pantauan dan Evaluasi

"Kami usulkan pemerintah buat kebijakan membayarkan uang muka bagi mereka yang tidak tertampung di negeri pindah ke swasta apakah dibayarkan 70 persen atau 100 persen," ungkapnya.

"Sehingga persoalan siswa yang tidak terakomodasi di negeri mau pindah ke swasta," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

(*)