Sebut Aplikasi PPDB Abal-abal, Orangtua Siswa Geruduk Kantor Cabang Disdikbud Kaltara di Nunukan, 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Belasan orang tua siswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pancasila Jiwaku (Panjiku) mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara wilayah Nunukan, Kamis (14/07/2022), pagi.

Kedatangan orang tua siswa dan LSM tersebut, mempertanyakan aplikasi yang digunakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.

"Ada semacam pembiaran oleh panitia yang membuat aplikasi PPDB di provinsi. Anak saat mendaftar tidak boleh memilih dua sekolah. Begitu tidak diterima di sekolah yang satu, mau daftar di sekolah lain sudah tutup," kata Ketua LSM Panjiku, Mansur Rincing kepada TribunKaltara.com, pukul 12.00 Wita.

Baca juga: PPDB Banyak Masalah, Wagub Kaltara Yansen TP Upayakan Cari Solusi Bersama

Mansur mempertanyakan aplikasi PPDB yang dibuat oleh panitia di provinsi terkesan mempersulit keinginan anak untuk sekolah.

Ditambah lagi, ia mendapat pengakuan bahwa masukan dan saran dari Kacab Disdikbud Kaltara wilayah Nunukan mengenai PPDB diabaikan panitia di provinsi.

"Itu aplikasi abal-abal yang dibuat oleh provinsi. Ujuk-ujuk setelah aplikasi itu selesai, daerah diminta menjalankan tanpa pernah meminta masukan dari Kacab Disdikbud Kaltara yang ada di Nunukan," ucapnya.

Baca juga: DPRD Kaltara Sebut PPDB Bermasalah, Beri Usulan Solusi ke Pemprov Kaltara

Lanjut Mansur,"Di SMAN 2 itu masih ada ruang belajar yang kosong. Kepala cabang sempat usulkan penerimaan siswa baru 144 orang, ternyata yang diterima 108. Padahal masih bisa menampung. Kata pihak sekolah aplikasi sudah dikunci panitia di provinsi,"tambahnya.

Lebih tak masuk akal lagi kata Mansur, beberapa calon siswa yang tidak lolos PPDB tahun ini di SMAN 1 Nunukan, memiliki saudara kandung yang merupakan lulusan dari sekolah tersebut.

"Kakaknya lulusan SMAN 1 Nunukan tahun lalu, tapi adiknya tidak lolos saat PPDB tahun ini. Mau daftar di SMAN 2, sudah tidak bisa karena pendaftaran sudah tutup. Kemana Dewan Pendidikan. Harusnya bisa monitor," ujar Mansur.

Mansur meminta Gubernur Kaltara untuk memberikan atensi terhadap
persoalan PPDB, utamanya mengenai zonasi yang tiap tahun jadi keluhan orang tua/ wali siswa.

Bahkan ia meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk turun melihat langsung pendidikan di perbatasan.

"Pak Gubernur copot jabatan orang yang membuat aplikasi itu. Kalau anak kami dibiarkan terlantar, kami akan buat aksi serupa seperti tiga tahun lalu. Pak Menteri Nadiem turun ke perbatasan dong, masa pendidikan kita kalah dengan Malaysia," tuturnya.

Baca juga: PPDB SMAN 1 Tanjung Selor Tahap Daftar Ulang, Panitia Sebut Keluhan Banyak di Masa Pendaftaran

Menurut Mansur, orang tua siswa bersikeras agar anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri dengan alasan ekonomi.

"Bukan tidak mau sekolah di swasta tapi ini soal kemampuan ekonomi. Orang tuanya ma'betang, rumah sewa, bahkan ada anak yang orangtuanya sudah cerai. Tapi mau sekolah. Kasian anak yang mau sekolah tapi dipersulit begitu," ungkapnya.

Orang Tua Siswa Keluhkan Jarak Rumah dengan Sekolah Jauh