Berita Kaltara Terkini
Tokoh Masyarakat dan Adat Sesungai Malinau Temui DPRD Kaltara, Inilah Aspirasi yang Disampaikan
tokoh masyarakat dan adat tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau datangi DPRD Kaltara. Inilah aspirasi yang disampaikan.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitar mendatangi Gedung DPRD Kaltara.
Kedatangan mereka untuk mengadukan sejumlah masalah dan menyampaikan aspirasi terhadap kondisi di Malinau Selatan saat ini.
Salah satunya ialah mengenai kejelasan status akses jalan yang kini digunakan pihak perusahaan sebagai jalan angkut batu bara.
Sekretaris Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitar, Firi, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD Kaltara yang akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan.
Baca juga: DPRD Kaltara Minta Pemerintah Pastikan Status Jalan di Malinau: Jalan Negara, Swasta tak Boleh Lewat
Tak hanya meninjau jalan, pihaknya juga meminta anggota dewan dan pihak pemerintah melihat kondisi aktivitas pertambangan yang diduga mencemarkan kondisi lingkungan sekitar.
"Kami juga meminta DPRD dan OPD terkait untuk meninjau lokasi kegiatan usaha pertambangan di Malinau Selatan yang ada dampak polusi dan pencemaran lingkungan," kata Firi, Senin (18/7/2022).
"Karena kondisi sungai saat ini, dan kemarin hujan, kondisi airnya sangat keruh diduga kuat tercemar," ungkapnya.
Firi juga meminta, pihak pemerintah dapat memperbaiki jalan akses yang saban hari digunakan masyarakat. Menurutnya, terakhir kali perbaikan terjadi pada 16 tahun lalu atau tahun 2006 silam.
Ia menuturkan, selama ini pihak Pemkab Malinau tidak pernah mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperbaiki jalan akses sepanjang 80 kilometer itu.
Baca juga: Tokoh Adat Malinau Pertanyakan Status Jalan Batu Bara, Ini Respons Dinas PUPR Perkim Kaltara
"Jalan itu sekarang kondisinya jalan tanah dan bergelombang, terakhir perbaikan itu 2006 itu agregat, yang kita tahu perbaikan itu dari pemerintah dan pihak swasta yang kita tahu," ujarnya.
"Dari Desa selalu mengusulkan itu di Musrenbang, tapi tidak pernah diakomodasi dari Pemkab Malinau," tuturnya.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
