Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Oknum PNS Fasilitasi Jual Beli Jabatan, DPRD Kaltara Minta Usut Tuntas, Ainun Farida: Memalukan

Adanya oknum PNS BKD Pemprov Kaltara didiga melakukan jual beli jabatan, Ketua Komisi I DPRD Kaltara Ainun Farida menyebut hal itu memalukan.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Ketua Komisi I DPRD Kaltara yang juga politisi Partai Golkar, Ainun Farida 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Komisi ! DPRD Kaltara turut menanggapi terungkapnya kasus jual beli jabatan yang diduga difasilitasi oknum PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara Ainun Farida menilai apa yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut merupakan perbuatan yang memalukan.

"Permasalahan ini sudah viral di masyarakat dan bagi saya sangat memalukan sekali," kata Ainun Farida kepada TribunKaltara.com, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: TGUPP Kaltara Laporkan Oknum PNS Badan Kepegawaian Lakukan Jual Beli Jabatan, Ini Tanggapan Pemprov

"Tidak seharusnya Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS melakukan hal yang tidak terpuji dan melanggar aturan kepegawaian PP No 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN," ungkapnya.

Politisi Golkar ini meminta kasus jual beli jabatan di tingkat Eselon III dan IV Pemprov Kaltara itu diusut sampai tuntas.

Baca juga: Oknum PNS BKD Kaltara Dilaporkan ke Polda terkait Dugaan Jual Beli Jabatan, Burhanuddin Buka Suara

Ia juga ingin oknum-oknum yang memfasilitasi praktik tersebut diungkap sehingga kasus menjadi terang benderang.

"Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, apakah kasusnya hanya melibatkan satu orang atau lebih alias berkomplotan," katanya.

"Karena tidak semestinya urusan mutasi dan rotasi ini dicampuri oleh oknum di luar Baperjakat, kalau ini memang terjadi di lingkungan ASN Kaltara, oknum harus ditindak tegas berupa pemecatan dan harus diusut tuntas, kasih efek jera supaya tidak terulang lagi," tegasnya.

Anggota TGUPP Kaltara, Mukhlis Ramlan (tengah) bersama Tim Kuasa Hukum Gubernur Kaltara, Sulaiman (kanan) dalam konferensi pers atas laporan yang dilakukan pihaknya ke Polda Kaltara terkait kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan oknum PNS di Pemprov Kaltara, Minggu (24/7/2022). (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)
Anggota TGUPP Kaltara, Mukhlis Ramlan (tengah) bersama Tim Kuasa Hukum Gubernur Kaltara, Sulaiman (kanan) dalam konferensi pers atas laporan yang dilakukan pihaknya ke Polda Kaltara terkait kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan oknum PNS di Pemprov Kaltara, Minggu (24/7/2022). (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI) (Tribun Kaltara)

Ditanyakan mengenai peluang DPRD Kaltara membentuk Panitia Khusus atau Pansus atas kasus tersebut, Ainun mengaku belum dapat memastikan, namun hal tersebut bisa saja terjadi.

Baca juga: Siapa Oknum PNS Berani Catut Nama Gubernur Zainal untuk Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara?

"Tidak menutup kemungkinan dewan akan bereaksi, kita tunggu saja," tutur Ainun.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved