Validasi Data Rekrutmen Terkendala, Data Non PNS dan K2 Pemkab Bulungan Akan Dikirim ke Menpan-RB

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN RB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022.

Regulasi ini mengatur terkait pengangkatan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Surat tersebut merupakan tindaklanjut kebijakan penghapusan pegawai non PNS di instansi pemerintahan yang akan dilakukan pada 2023 mendatang.

Bupati Bulungan, Syarwani menuturkan bahwa proses pendataan pegawai non PNS telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan.

Baca juga: Beri Beasiswa Perguruan Tinggi ke 94 Siswa di Bulungan, Pesona Khatulistiwa Nusantara Beber Alasan

Namun, jumlah secara keseluruhan orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini mengaku belum mengetahui secara pasti.

"Kalau terkait data bisa dikonfirmasi ke BKPSDM Bulungan," ujarnya Selasa (9/8/2022).

Namun, kata Syarwani hingga saat ini pendataan belum menyeluruh karena masih berproses.

Sejauh ini, tenaga non PNS terbanyak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan.

"Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer, walaupun sebelumnya sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Di sisi lain, menurut Syarwani pemerintah juga masih mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Apalagi sejauh ini jumlah non PNS di lingkungan Pemkab Bulungan cukup banyak.

"Kalaupun diangkat menjadi PPPK pasti ada konsekuensi yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Untuk rekrutmen, kata Syarwani, sangat mungkin dilakukan jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan. Namun, sejauh ini hal itu diyakini masih sulit dilakukan.

Baca juga: 94 Pelajar Terbaik SMA dan SMK Bulungan Dapat Beasiswa dari PT PKN, Lanjutkan Perguruan Tinggi

"Komposisi APBD Bulungan 2022 untuk belanja pegawai masih cukup besar. Rasanya masih sulit untuk kita melakukan rekrutmen," ungkapnya.

Melihat kondisi saat ini, Syarwani menilai bahwa keberadaan non PNS di lingkungan Pemkab Bulungan masih sangat dibutuhkan.

Karena itu, pemerintah melakukan pemetaan analisas jabatan dan analisis beban kerja (Anjab-ABK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dengan adanya pemetaan ini kita bisa tahu kebutuhan di setiap OPD berapa dan beban berapa. Nah, ini harus balance," ujarnya.

Setelah pendataan itu barulah pemerintah bisa membuat kebijakan terkait tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Bulungan.

"Kalau sekarang ini belum ada, karena masih tahap pendataan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Bulungan, Nurdiana saat dikonfirmasi mengaku telah menerima SE tersebut dan sudah menindaklanjuti regulasi ke seluruh OPD.

"Pendataan untuk tenaga non ASN sudah hampir 100 persen, tinggal tenaga honorer K2, karena ada beberapa data yang harus dilampirkan sesuai permintaan Menpan-RB," ucapnya.

Berdasarkan hasil pendataan, untuk non ASN kurang lebih sebanyak 2.973 orang. Namun, sejauh ini masih ada beberapa OPD yang belum klir.

Baca juga: Dua Pengetap BBM di SPBU Katamso Bulungan Ditangkap Polisi, Amankan 9 Jerigen Solar Isi 20 Liter

"Untuk K2 yang aktif sekarang ini kurang lebih sebanyak 32 orang," ungkapnya.

Setelah pendataan selesai, data tersebut akan di kirim ke pemerintah pusat, sesuai SE Menpan-RB terakhir terkait pegawai non ASN.

"Kalau terkait rekrutmen sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Penulis: Georgie