Kemenkeu Sebut Pemerintah Pusat Beri Peluang Pendanaan Hijau Bagi Pembangunan Ekonomi Hijau Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak pemerintah pusat melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyampaikan ada banyak peluang pendanaan untuk pembangunan ekonomi hijau.

Peneliti Senior BKF Kemenkeu, Joko Tri Haryanto, mengatakan dampak perubahan iklim terasa sangat nyata dan signifikan, karena itu paradigma pembangunan ke depan harus berorientasi kepada ekonomi hijau.

Hal itu ia sampaikan secara daring dalam Green Economy Webinar Series II yang diselenggarakan oleh KPwBI Kaltara, Rabu (10/8/2022).

Menurut Joko Tri Haryanto, ada sejumlah pendanaan hijau di luar dari APBN dan APBD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah seperti Kaltara. Mengingat pendanaan hijau dari APBN dan APBD sangat terbatas.

Baca juga: 60 Peserta Sudah Mendaftar, Pelatihan Wasit Askab PSSI Malinau Juga Diikuti Peserta Luar Kaltara

"Kapasitas pendanaan dari APBN dan APBD itu terbatas, kapasitas kita tak lebih dari 34 persen, padahal yang ditangani pemerintah banyak sekali, jadi perlu inovasi pendanaan sebesar 66 persen," kata Joko Tri Haryanto.

"Kami ada badan pengelola dana lingkungan hidup atau BPDLH lalu ada green climate fund GCF, lalu di level nasional kami memiliki inovasi pendanaan seperti Global Green Sukuk, Green Sukuk Ritel dan kita juga terbitkan SDG Bond," sambungnya.

Joko Tri mengatakan, inovasi pendanaan seperti itu dapat dimanfaatkan oleh Kaltara yang memiliki potensi pembangunan ekonomi hijau yang besar, "Jadi ini bisa didorong juga oleh Kaltara," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala KPwBI Kaltara, Tedy Arif Budiman, mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan instansi lain seperti Kemenkeu dan OJK agar pembangunan hijau dapat menjadi perhatian semua pihak.

Dirinya berharap, dengan kegiatan Green Economy Webinar Series II, pemahaman pemangku kepentingan mengenai pentinganya pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat terus meningkat.

"Kalau pendanaan hijau, di BI kami mendorong pemilihan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan," kata Tedy Arif Budiman.

"Jadi kalau pendanaan itu kami kerja sama dengan Kemenkeu, dan juga OJK sebagai pengawas perbankan untuk memberikan kredit yang memperhatikan lingkungan hidup. Jadi kami di BI mendorong agar pertumbuhan ekonomi itu juga dengan ekonomi yang ramah lingkungan," tutur Tedy.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi