Berita Kaltara Terkini
Kaltara Rawan Bencana Hidrometeorologi, Begini Penjelasan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, bencana yang terjadi di Kaltara akibat faktor meteorologi: 50 persen banjir.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, menyampaikan daerah Kalimantan Utara rawan bencana.
Utamanya terkait bencana hidrometeorologi atau yang dipicu oleh faktor meteorologi seperti cuaca dan iklim.
Bencana-bencana itu, kata Zainal, antara lain banjir di Nunukan dan juga tanah longsor di Tarakan, dan jika cuaca atau musim kemarau maka terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Baca juga: Gubernur Zainal Paliwang Sebut Kaltara Rawan Terdampak Bencana Hidrometereologi: Banjir dan Longsor
Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengamini pernyataan Gubernur Kaltara itu.
Menurut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, sebagian besar bencana yang terjadi di Kaltara akibat faktor meteorologi.
"Dari data kami itu 50 persen banjir, 30 persen itu Karhutla, untuk tanah longsor juga ada," kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, Kamis (11/8/2022).
Baca juga: BPBD Nunukan Sebut Semua Kecamatan Masuk Kategori Rawan Bencana, Relawan Disiagakan
Terkait banjir yang kerap terjadi tiap tahun atau banjir musiman seperti di Nunukan, Raditya mengatakan, perlu pendekatan khusus untuk mengatasinya.
Sebab, kata dia, daerah hulu sungai yang ada di Malaysia juga memiliki andil atas terjadinya banjir di Nunukan.
"Tentu harus kita lihat penyebab dari banjir itu sendiri, jadi tidak bisa bicara banjir in situ saja tapi kita lihat ke hulu ke hilir," ujarnya.
"Informasi yang kami terima, memang ada hulunya di Malaysia, jadi artinya memang kita harus bicara mengenai trans-boundaries risk yang melibatkan sejumlah negara lintas wilayah jadi ini yang harus kita lakukan," sambungnya.
Lebih jauh ia menyampaikan, pihaknya akan melakukan asistensi untuk Kaltara terhadap dokumen kajian penanggulangan risiko bencana yang tengah disusun.
Baca juga: Setahun Terakhir 3.253 Bencana Terjadi di Indonesia, Masuk 35 Negara Paling Rawan Bencana di Dunia
Ia berharap dokumen itu dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah hingga nantinya mendapatkan dukungan anggaran terkait kegiatan penanggulangan risiko bencana.
"Kami sudah sampaikan dokumen kajian resiko penganggulan bencana, ini akan menjadi acuan bagi OPD terkait," katanya.
"Ini upaya kita untuk mengarusutamakan penanggulan bencana di RPJMD dan didukung oleh APBD, dan kami siap untuk melakukan asistensi," ujarnya.
(*)
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
